Detik.com News
Detik.com
Senin, 01/07/2013 18:00 WIB

UNAS Bantah Tudingan Jual Beli Ijazah Kebidanan Lulusannya

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Lulusan DIV Kebidanan UNAS tidak dapat menjalankan profesinya sebagai bidan. Sebab syarat untuk menjadi bidan harus memiliki ijazah DIII. UNAS memberikan solusi bekerjasama dengan perguruan tinggi lain agar mahasiswanya memiliki ijazah DIII tersebut. Ini merupakan prosedur resmi, bukan sebagai beli ijazah.

"Di Kopertis memungkinkan itu sebagai mahasiswa pindahan. Itu resmi dilakukan," ujar Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNAS Rosmawaty Lubis, di Kampus UNAS, Jl Sawo Manila, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).

Menurutnya solusi tersebut muncul saat diskusi dengan mahasiswa. Mereka juga tidak semata-mata langsung memperoleh ijazah, namun ada proses konversi nilai.

"Nanti konversi nilai sesuai kurikulum mereka (perguruan tinggi lain). Kalau ada yang kurang, mahasiswa kami harus ikut proses belajarnya lagi," terangnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, pihaknya akan menanggung 50 persen biaya DIII tersebut yaitu sebesar 5 juta rupiah dari total biaya 10 juta rupiah. Namun pihaknya belum tahu kapan proses tersebut akan dilaksanakan.

"Mahasiswa kami belum sepakat, jadi belum tahu kapan akan dilaksanakan," ucapnya.

Akibat masih belum jelasnya status DIV Kebidanan tersebut, UNAS menutup pendaftaran bagi lulusan SMA. Semua calon mahasiswa yang mendaftar DIV Kebidanan harus memiliki ijazah DIII. Sehingga mereka tidak mendapat ganjalan lagi ketika akan mengurus izin STR.

"Kami tutup sementara untuk lulusan SMA agar tidak ada lagi lulusan seperti ini," pungkasnya.

Sebelumnya mahasiswa DIV Kebidanan UNAS mengadu ke Komnas HAM karena tidak dapat memiliki STR. Mereka juga menolak solusi kampusnya untuk mendapatkan ijazah DIII dari perguruan tinggi lain.

"Istilahnya beli ijazahlah," ucap mahasiswi DIV Kebidanan UNAS, Inta Karina, Jumat (26/6) lalu.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(kff/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
89%
Kontra
11%