Detik.com News
Detik.com
Senin, 01/07/2013 18:00 WIB

UNAS Bantah Tudingan Jual Beli Ijazah Kebidanan Lulusannya

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Lulusan DIV Kebidanan UNAS tidak dapat menjalankan profesinya sebagai bidan. Sebab syarat untuk menjadi bidan harus memiliki ijazah DIII. UNAS memberikan solusi bekerjasama dengan perguruan tinggi lain agar mahasiswanya memiliki ijazah DIII tersebut. Ini merupakan prosedur resmi, bukan sebagai beli ijazah.

"Di Kopertis memungkinkan itu sebagai mahasiswa pindahan. Itu resmi dilakukan," ujar Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNAS Rosmawaty Lubis, di Kampus UNAS, Jl Sawo Manila, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).

Menurutnya solusi tersebut muncul saat diskusi dengan mahasiswa. Mereka juga tidak semata-mata langsung memperoleh ijazah, namun ada proses konversi nilai.

"Nanti konversi nilai sesuai kurikulum mereka (perguruan tinggi lain). Kalau ada yang kurang, mahasiswa kami harus ikut proses belajarnya lagi," terangnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, pihaknya akan menanggung 50 persen biaya DIII tersebut yaitu sebesar 5 juta rupiah dari total biaya 10 juta rupiah. Namun pihaknya belum tahu kapan proses tersebut akan dilaksanakan.

"Mahasiswa kami belum sepakat, jadi belum tahu kapan akan dilaksanakan," ucapnya.

Akibat masih belum jelasnya status DIV Kebidanan tersebut, UNAS menutup pendaftaran bagi lulusan SMA. Semua calon mahasiswa yang mendaftar DIV Kebidanan harus memiliki ijazah DIII. Sehingga mereka tidak mendapat ganjalan lagi ketika akan mengurus izin STR.

"Kami tutup sementara untuk lulusan SMA agar tidak ada lagi lulusan seperti ini," pungkasnya.

Sebelumnya mahasiswa DIV Kebidanan UNAS mengadu ke Komnas HAM karena tidak dapat memiliki STR. Mereka juga menolak solusi kampusnya untuk mendapatkan ijazah DIII dari perguruan tinggi lain.

"Istilahnya beli ijazahlah," ucap mahasiswi DIV Kebidanan UNAS, Inta Karina, Jumat (26/6) lalu.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(kff/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%