detikcom
Senin, 01/07/2013 18:00 WIB

UNAS Bantah Tudingan Jual Beli Ijazah Kebidanan Lulusannya

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Lulusan DIV Kebidanan UNAS tidak dapat menjalankan profesinya sebagai bidan. Sebab syarat untuk menjadi bidan harus memiliki ijazah DIII. UNAS memberikan solusi bekerjasama dengan perguruan tinggi lain agar mahasiswanya memiliki ijazah DIII tersebut. Ini merupakan prosedur resmi, bukan sebagai beli ijazah.

"Di Kopertis memungkinkan itu sebagai mahasiswa pindahan. Itu resmi dilakukan," ujar Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNAS Rosmawaty Lubis, di Kampus UNAS, Jl Sawo Manila, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).

Menurutnya solusi tersebut muncul saat diskusi dengan mahasiswa. Mereka juga tidak semata-mata langsung memperoleh ijazah, namun ada proses konversi nilai.

"Nanti konversi nilai sesuai kurikulum mereka (perguruan tinggi lain). Kalau ada yang kurang, mahasiswa kami harus ikut proses belajarnya lagi," terangnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, pihaknya akan menanggung 50 persen biaya DIII tersebut yaitu sebesar 5 juta rupiah dari total biaya 10 juta rupiah. Namun pihaknya belum tahu kapan proses tersebut akan dilaksanakan.

"Mahasiswa kami belum sepakat, jadi belum tahu kapan akan dilaksanakan," ucapnya.

Akibat masih belum jelasnya status DIV Kebidanan tersebut, UNAS menutup pendaftaran bagi lulusan SMA. Semua calon mahasiswa yang mendaftar DIV Kebidanan harus memiliki ijazah DIII. Sehingga mereka tidak mendapat ganjalan lagi ketika akan mengurus izin STR.

"Kami tutup sementara untuk lulusan SMA agar tidak ada lagi lulusan seperti ini," pungkasnya.

Sebelumnya mahasiswa DIV Kebidanan UNAS mengadu ke Komnas HAM karena tidak dapat memiliki STR. Mereka juga menolak solusi kampusnya untuk mendapatkan ijazah DIII dari perguruan tinggi lain.

"Istilahnya beli ijazahlah," ucap mahasiswi DIV Kebidanan UNAS, Inta Karina, Jumat (26/6) lalu.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(kff/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close