detikcom
Senin, 01/07/2013 18:00 WIB

UNAS Bantah Tudingan Jual Beli Ijazah Kebidanan Lulusannya

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Lulusan DIV Kebidanan UNAS tidak dapat menjalankan profesinya sebagai bidan. Sebab syarat untuk menjadi bidan harus memiliki ijazah DIII. UNAS memberikan solusi bekerjasama dengan perguruan tinggi lain agar mahasiswanya memiliki ijazah DIII tersebut. Ini merupakan prosedur resmi, bukan sebagai beli ijazah.

"Di Kopertis memungkinkan itu sebagai mahasiswa pindahan. Itu resmi dilakukan," ujar Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNAS Rosmawaty Lubis, di Kampus UNAS, Jl Sawo Manila, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).

Menurutnya solusi tersebut muncul saat diskusi dengan mahasiswa. Mereka juga tidak semata-mata langsung memperoleh ijazah, namun ada proses konversi nilai.

"Nanti konversi nilai sesuai kurikulum mereka (perguruan tinggi lain). Kalau ada yang kurang, mahasiswa kami harus ikut proses belajarnya lagi," terangnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, pihaknya akan menanggung 50 persen biaya DIII tersebut yaitu sebesar 5 juta rupiah dari total biaya 10 juta rupiah. Namun pihaknya belum tahu kapan proses tersebut akan dilaksanakan.

"Mahasiswa kami belum sepakat, jadi belum tahu kapan akan dilaksanakan," ucapnya.

Akibat masih belum jelasnya status DIV Kebidanan tersebut, UNAS menutup pendaftaran bagi lulusan SMA. Semua calon mahasiswa yang mendaftar DIV Kebidanan harus memiliki ijazah DIII. Sehingga mereka tidak mendapat ganjalan lagi ketika akan mengurus izin STR.

"Kami tutup sementara untuk lulusan SMA agar tidak ada lagi lulusan seperti ini," pungkasnya.

Sebelumnya mahasiswa DIV Kebidanan UNAS mengadu ke Komnas HAM karena tidak dapat memiliki STR. Mereka juga menolak solusi kampusnya untuk mendapatkan ijazah DIII dari perguruan tinggi lain.

"Istilahnya beli ijazahlah," ucap mahasiswi DIV Kebidanan UNAS, Inta Karina, Jumat (26/6) lalu.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(kff/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%