detikcom
Minggu, 30/06/2013 00:01 WIB

Polisi dan Warga Bentrok di Area Pertambangan Emas di Kalteng

Robert - detikNews
Istimewa
Samarinda, - Bentrokan aparat Polri dari Satuan Brimob Polda Kalteng dan warga terjadi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu (29/6/2013). Akibatnya 5 orang luka-luka, 1 bangunan dan sebuah mobil dibakar massa.

Keterangan dihimpun detikcom, bentrokan terjadi sekitar pukul 13.00 WIB siang tadi, di sekitar areal perusahaan tambang emas PT Indo Muro Kencana (IMK) yang memilik kontrak dengan investor Australia. Dari keterangan versi kepolisian, sebelum bentrok, warga bermaksud ingin ikut menambang sisa penambangan emas di areal perusahaan.

"Warga seperti ingin melakukan penambangan tradisional dan memaksa masuk areal perusahaan. Terjadi perselisihan dan cekcok dengan anggota Satuan Brimob yang melaksanakan pengamanan di PT IMK," kata Kapolres Murung Raya AKBP Dedy Suhartono kepada detikcom melalui telepon, Sabtu (29/6/2013) malam.

Tidak lama kemudian, sekitar 1 pleton personel Brimob Polda Kalteng datang ke lokasi namun keributan terus terjadi. Meski petugas melepaskan tembakan peringatan, namun warga terlihat emosi dan melawan petugas dengan menyerang aparat menggunakan linggis dan parang jenis mandau.

"Sesuai prosedur, akhirnya setelah diberikan tembakan peringatan tidak dihiraukan, anggota melepaskan tembakan dan mengenai seorang warga yang akhirnya mengalami luka tembak," ujar Dedy.

Melihat seorang warga terluka tembak, massa terus berdatangan dan mengamuk. Amukan massa berujung pada pembakaran sebuah mobil patroli dan bangunan milik PT IMK. Bentrokan yang berlanjut juga mengakibatkan 4 anggota Brimob Polda Kalteng terluka dan sejumlah aset perusahaan juga dirusak massa.

"Empat anggota Brimob dan seorang warga dilarikan ke RSUD Murung Raya. Saat ini, situasi sudah mulai kondusif," tutup Dedy.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%