detikcom
Sabtu, 29/06/2013 11:17 WIB

Dari Kendari, Pemerintah Gaungkan Pentingnya Keluarga dalam Pembangunan

Septiana Ledysia - detikNews
Acara di Kendari (Septiana/ detikcom)
Kendari - Acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional XX yang dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, diharapkan menjadi momentum untuk mengingatkan dan mewujudkan kepedulian untuk menjadikan keluarga sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa. Selain itu, keluarga juga harus bisa menjadi wahana supaya keluarga menjadi tangguh dan mandiri, sehingga bisa menjadi ketahanan bangsa.

Hal tersebut diutarakan Ketua Panitia Hari Keluarga Nasional Vita Gamawan Fauzi yang juga merupakan Ketua Persatuan PKK (Pemberdayaan Kersejahteraan Keluarga) Indonesia, dalam sambutanya, Sabtu (29/6/2013).

Acara tersebut juga dihadiri Wapres Boediono beserta ibu Herawati dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Sementara itu, Ketua BKKBN Fasli Jalal dalam sambutannya juga mengatakan yang sama. Menurutnya, Peringatan Hari Keluarga Nasional ini bisa mengunggah peran dan fungsi masing-masing keluarga, baik ayah, ibu dan anak untuk membentuk keluarga yang harmonis.

"Saya percaya keluarga yang tangguh, akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, dan kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara yang tangguh," paparnya.

Fasli juga tidak lupa menyematkan pantun diakhir pidatonya. Pantunnya ini disesuaikan dengan tema Hari Keluarga Nasional ini.

"Buah manggis kecil manis rasanya. Jatuh dari pohon berbuah lebat. Melalui keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Menuju keluarga yang bermartabat," tuturnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(spt/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%