detikcom
Jumat, 28/06/2013 12:52 WIB

Kerugian Pemangkasan Kuota Haji Rp 817 M, Kemenag Minta Saudi Pilih 2 Opsi

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Kuota haji Indonesia tahun 2013 dipotong Arab Saudi sebesar 20 persen lantaran ada renovasi di Masjidil Haram. Pemotongan kuota ini ditaksir pihak Kementerian Agama (Kemenag) akan menimbulkan kerugian Rp 817 miliar. Kemenag meminta Arab Saudi memilih 2 alternatif yang ditawarkan Kemenag.

"Kita telah memperhitungkan masalah potensi kerugian Rp 817 miliar. Hal ini tentu tidak bisa dihindari," kata Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, di Asrama Haji, Jl Raya Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2013).

Untuk menghindari kerugian sebesar itu, Kemenag akan mengusahakan negosiasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Pihak Kemenag akan mencoba menyelamatkan biaya sewa rumah untuk jamaah haji di Tanah Suci Mekkah yang sudah terlanjur dipesan. Hari ini, pihak Arab Saudi harus menyatakan keputusan dari dua opsi yang ditawarkan Indonesia.

"Yang kita bicarakan, pemilik rumah di Mekkah mendapatkan dua opsi. Pertama, menerima pembayaran 80 persen sebagai kompensasi. Atau, kedua, membatalkan penyewaan dengan mengembalikan seluruh uangnya yang telah dibayar," tutur Anggito.

Dua pilihan ini, sudah diberitahukan Kemenag ke setiap pemilik rumah maupun Gubernur Mekkah. Hari ini, imbuh Anggito, Kemenag diharapkan sudah menerima keputusan Saudi mengenai opsi yang diambil.

Saat ini, pemerintah Indonesia sudah membayar uang muka kepada pemilik 216 rumah sewa di Mekkah. Uang muka tersebut sebesar 50 persen.

Sebelumnya 20 persen kuota jamaah haji akan dipotong. Pemotongan kuota, alias penundaan pemberangkatan, didasarkan pada nomor urut calon jamaah haji. Orang yang sebelumnya pernah berangkat haji juga dikenai penundaan.

"Yang kita tunda adalah mereka yang pernah berhaji, kecuali pembimbing atau yang sedang memahromi. Sampai kapan (penundaan tersebut) kita masih belum tahu. Karena kalau kita masukkan juga akan mengganggu nomor urutannya," ujar Anggito.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%