Detik.com News
Detik.com
Jumat, 28/06/2013 12:52 WIB

Kerugian Pemangkasan Kuota Haji Rp 817 M, Kemenag Minta Saudi Pilih 2 Opsi

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Kerugian Pemangkasan Kuota Haji Rp 817 M, Kemenag Minta Saudi Pilih 2 Opsi
Jakarta - Kuota haji Indonesia tahun 2013 dipotong Arab Saudi sebesar 20 persen lantaran ada renovasi di Masjidil Haram. Pemotongan kuota ini ditaksir pihak Kementerian Agama (Kemenag) akan menimbulkan kerugian Rp 817 miliar. Kemenag meminta Arab Saudi memilih 2 alternatif yang ditawarkan Kemenag.

"Kita telah memperhitungkan masalah potensi kerugian Rp 817 miliar. Hal ini tentu tidak bisa dihindari," kata Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, di Asrama Haji, Jl Raya Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2013).

Untuk menghindari kerugian sebesar itu, Kemenag akan mengusahakan negosiasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Pihak Kemenag akan mencoba menyelamatkan biaya sewa rumah untuk jamaah haji di Tanah Suci Mekkah yang sudah terlanjur dipesan. Hari ini, pihak Arab Saudi harus menyatakan keputusan dari dua opsi yang ditawarkan Indonesia.

"Yang kita bicarakan, pemilik rumah di Mekkah mendapatkan dua opsi. Pertama, menerima pembayaran 80 persen sebagai kompensasi. Atau, kedua, membatalkan penyewaan dengan mengembalikan seluruh uangnya yang telah dibayar," tutur Anggito.

Dua pilihan ini, sudah diberitahukan Kemenag ke setiap pemilik rumah maupun Gubernur Mekkah. Hari ini, imbuh Anggito, Kemenag diharapkan sudah menerima keputusan Saudi mengenai opsi yang diambil.

Saat ini, pemerintah Indonesia sudah membayar uang muka kepada pemilik 216 rumah sewa di Mekkah. Uang muka tersebut sebesar 50 persen.

Sebelumnya 20 persen kuota jamaah haji akan dipotong. Pemotongan kuota, alias penundaan pemberangkatan, didasarkan pada nomor urut calon jamaah haji. Orang yang sebelumnya pernah berangkat haji juga dikenai penundaan.

"Yang kita tunda adalah mereka yang pernah berhaji, kecuali pembimbing atau yang sedang memahromi. Sampai kapan (penundaan tersebut) kita masih belum tahu. Karena kalau kita masukkan juga akan mengganggu nomor urutannya," ujar Anggito.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%