detikcom
Jumat, 28/06/2013 09:20 WIB

Kejanggalan Kematian Marsinah yang Ditemukan Mun'im Idries

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Kematian pejuang buruh PT Catur Putra Surya, Marsinah masih menjadi tanda tanya besar. Pakar forensik Abdul Mun'im Idries menemukan berbagai kejanggalan visum saat diminta jadi saksi ahli meringankan kasus tersebut di persidangan.

Temuan itu ditulis Mun'im melalui bukunya 'Indonesia X-Files, Mengungkap Fakta dari Kematian Bung Karno Sampai Kematian Munir' yang dilaunching di Perpustakaan UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (27/6/2013).

Meski sempat dilarang oleh koleganya, Mun'im saat itu tetap ngotot bersaksi. Bersama kuasa hukum bos PT CPS Judi Susanto, Trimoelja D Soerjadi, Mun'im menemukan banyak kejanggalan dalam visum.

"Visum dari RSUD Nganjuk sangat sederhana karena hanya 1 halaman," terang Mun'im di halaman 27.

Meski jenazah Marsinah sudah dibedah, tapi tidak dijumpai laporan keadaan kepala, leher dan dada korban. Di dalam visum juga disebutkan Marsinah tewas akibat pendarahan dalam rongga perut.

"Padahal yang seharusnya diutarakan pembuat visum adalah penyebab kematian (tusukan, tembakan, cekikan), bukan mekanisme kematian (pendarahan, mati lemas," papar Mun'im.

Fakta persidangan juga menyebut Marsinah ditusuk kemaluannya dalam waktu yang berbeda. Tapi dalam visum, hanya ada 1 luka, pada labia minora.

"Kejanggalan makin jelas ketika barang bukti yang dipakai menusuk kemaluan korban ternyata lebih besar dari ukuran luka," sambungnya lagi.

Beberapa visum lainnya juga terus disoroti oleh Mun'im. Ia menduga pembuatan visum atau lazim disebut visum et repertum itu dilakukan di luar kelaziman.

"Kematian Marsinah seperti selalu ada yang kurang," tandasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%