Kamis, 27/06/2013 15:39 WIB

Di Depan KPK, Fahri Akui Jahatnya Para Politisi & Bobroknya Sistem

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Wasekjen PKS yang juga anggota Komisi III Fahri Hamzah angkat bicara dalam rapat dengar pendapat dengan KPK. Berbicara panjang lebar, Fahri menyelipkan sebuah pengakuan.

"Kita semua ini memang punya kejahatan. Politisi itu memang jahat. Saya juga mohon maaf rupanya kita ini sudah jadi kendaraan dari para penjahat," kata Fahri di gedung DPR, Kamis (27/6/2013).

Namun menurut Fahri, para politikus bukannya bermaksud jahat dari awal, namun mereka kebingungan terkait pendanaan. Di saat kebingungan itu, terdapat suatu 'pertolongan'.

"Politisi ini bingung biaya kampanye tapi kita dibatasi oleh biaya keuangan. Dan teman-teman kreatif masuk ke daerah anggaran dan dibagikan ke teman-teman lain. Maka munculah KPK bilang bagi-bagi anggaran, ya memang benar," kata Fahri.

"Mari kita hantam sistem. Korupsi di negara ini bukan soal kejahatan orang tapi sistem. Jangan ambil jalan pintas, seperti penyadapan," sambung Fahri.

Untuk menghantam sistem yang korup tersebut, kata Fahri, KPK tidak bisa sendirian. Dan menurutnya, dalam hal ini fungsi KPK dalam hal pencegahan lebih utama daripada fungsi penindakan.

Adapun di bidang penindakan, Fahri melontarkan kritik kepada KPK. "Bapak harus hati-hati karena nggak bisa SP3. Karena itu cari musuh, cari yang benar. Come on cari musuh yang gagah sedikit. Jangan bupati Papua, Boven Digul, dia cuma lulusan SMK," kata Fahri.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%