detikcom
Kamis, 27/06/2013 15:39 WIB

Di Depan KPK, Fahri Akui Jahatnya Para Politisi & Bobroknya Sistem

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Wasekjen PKS yang juga anggota Komisi III Fahri Hamzah angkat bicara dalam rapat dengar pendapat dengan KPK. Berbicara panjang lebar, Fahri menyelipkan sebuah pengakuan.

"Kita semua ini memang punya kejahatan. Politisi itu memang jahat. Saya juga mohon maaf rupanya kita ini sudah jadi kendaraan dari para penjahat," kata Fahri di gedung DPR, Kamis (27/6/2013).

Namun menurut Fahri, para politikus bukannya bermaksud jahat dari awal, namun mereka kebingungan terkait pendanaan. Di saat kebingungan itu, terdapat suatu 'pertolongan'.

"Politisi ini bingung biaya kampanye tapi kita dibatasi oleh biaya keuangan. Dan teman-teman kreatif masuk ke daerah anggaran dan dibagikan ke teman-teman lain. Maka munculah KPK bilang bagi-bagi anggaran, ya memang benar," kata Fahri.

"Mari kita hantam sistem. Korupsi di negara ini bukan soal kejahatan orang tapi sistem. Jangan ambil jalan pintas, seperti penyadapan," sambung Fahri.

Untuk menghantam sistem yang korup tersebut, kata Fahri, KPK tidak bisa sendirian. Dan menurutnya, dalam hal ini fungsi KPK dalam hal pencegahan lebih utama daripada fungsi penindakan.

Adapun di bidang penindakan, Fahri melontarkan kritik kepada KPK. "Bapak harus hati-hati karena nggak bisa SP3. Karena itu cari musuh, cari yang benar. Come on cari musuh yang gagah sedikit. Jangan bupati Papua, Boven Digul, dia cuma lulusan SMK," kata Fahri.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fjp/fjp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%