detikcom
Kamis, 27/06/2013 15:39 WIB

Di Depan KPK, Fahri Akui Jahatnya Para Politisi & Bobroknya Sistem

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Wasekjen PKS yang juga anggota Komisi III Fahri Hamzah angkat bicara dalam rapat dengar pendapat dengan KPK. Berbicara panjang lebar, Fahri menyelipkan sebuah pengakuan.

"Kita semua ini memang punya kejahatan. Politisi itu memang jahat. Saya juga mohon maaf rupanya kita ini sudah jadi kendaraan dari para penjahat," kata Fahri di gedung DPR, Kamis (27/6/2013).

Namun menurut Fahri, para politikus bukannya bermaksud jahat dari awal, namun mereka kebingungan terkait pendanaan. Di saat kebingungan itu, terdapat suatu 'pertolongan'.

"Politisi ini bingung biaya kampanye tapi kita dibatasi oleh biaya keuangan. Dan teman-teman kreatif masuk ke daerah anggaran dan dibagikan ke teman-teman lain. Maka munculah KPK bilang bagi-bagi anggaran, ya memang benar," kata Fahri.

"Mari kita hantam sistem. Korupsi di negara ini bukan soal kejahatan orang tapi sistem. Jangan ambil jalan pintas, seperti penyadapan," sambung Fahri.

Untuk menghantam sistem yang korup tersebut, kata Fahri, KPK tidak bisa sendirian. Dan menurutnya, dalam hal ini fungsi KPK dalam hal pencegahan lebih utama daripada fungsi penindakan.

Adapun di bidang penindakan, Fahri melontarkan kritik kepada KPK. "Bapak harus hati-hati karena nggak bisa SP3. Karena itu cari musuh, cari yang benar. Come on cari musuh yang gagah sedikit. Jangan bupati Papua, Boven Digul, dia cuma lulusan SMK," kata Fahri.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%