Detik.com News
Detik.com

Kamis, 27/06/2013 15:39 WIB

Di Depan KPK, Fahri Akui Jahatnya Para Politisi & Bobroknya Sistem

Salmah Muslimah - detikNews
Di Depan KPK, Fahri Akui Jahatnya Para Politisi & Bobroknya Sistem
Jakarta - Wasekjen PKS yang juga anggota Komisi III Fahri Hamzah angkat bicara dalam rapat dengar pendapat dengan KPK. Berbicara panjang lebar, Fahri menyelipkan sebuah pengakuan.

"Kita semua ini memang punya kejahatan. Politisi itu memang jahat. Saya juga mohon maaf rupanya kita ini sudah jadi kendaraan dari para penjahat," kata Fahri di gedung DPR, Kamis (27/6/2013).

Namun menurut Fahri, para politikus bukannya bermaksud jahat dari awal, namun mereka kebingungan terkait pendanaan. Di saat kebingungan itu, terdapat suatu 'pertolongan'.

"Politisi ini bingung biaya kampanye tapi kita dibatasi oleh biaya keuangan. Dan teman-teman kreatif masuk ke daerah anggaran dan dibagikan ke teman-teman lain. Maka munculah KPK bilang bagi-bagi anggaran, ya memang benar," kata Fahri.

"Mari kita hantam sistem. Korupsi di negara ini bukan soal kejahatan orang tapi sistem. Jangan ambil jalan pintas, seperti penyadapan," sambung Fahri.

Untuk menghantam sistem yang korup tersebut, kata Fahri, KPK tidak bisa sendirian. Dan menurutnya, dalam hal ini fungsi KPK dalam hal pencegahan lebih utama daripada fungsi penindakan.

Adapun di bidang penindakan, Fahri melontarkan kritik kepada KPK. "Bapak harus hati-hati karena nggak bisa SP3. Karena itu cari musuh, cari yang benar. Come on cari musuh yang gagah sedikit. Jangan bupati Papua, Boven Digul, dia cuma lulusan SMK," kata Fahri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%