Detik.com News
Detik.com
Kamis, 27/06/2013 12:19 WIB

Arab Saudi Selesaikan Perluasan Wilayah Masjidil Haram di Tahun 2016

Dhani Irawan - detikNews
 Arab Saudi Selesaikan Perluasan Wilayah Masjidil Haram di Tahun 2016
Jakarta - Pemerintah Arab Saudi melakukan pengurangan kuota jamaah haji sebesar 20 persen untuk setiap negara. Pengurangan itu terkait perluasan kawasan masjidil Haram yang akan selesai pada tahun 2016.

"Proyek ini berlangsung selama 3 tahun. Nantinya hasil perluasan ini termasuk kawasan tawaf akan bisa menampung sebanyak 105 ribu haji per jam," kata duta besar Arab Saudi, Mustafa bin Ibrahim al Mubarak di rumah kedutaan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2013).

Pengurangan kuota itu dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi macet pada musim haji. Mustafa menjelaskan pemerintahannya juga membatasi kuota haji dalam negeri hingga 50 persen.

"Sementara jamaah haji dikurangi 20 persen. Pengurangan bersifat preventif karena sedang ada pengerjaan proyek," ucapnya.

Sebelum pengerjaan mega proyek ini, biasanya kawasan itu bisa menampung sekitar 48 ribu jamaah haji per jam. "Sementara dengan adanya proyek ini 22 ribu per jam," kata Mustafa.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%