detikcom
Kamis, 27/06/2013 12:19 WIB

Arab Saudi Selesaikan Perluasan Wilayah Masjidil Haram di Tahun 2016

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Pemerintah Arab Saudi melakukan pengurangan kuota jamaah haji sebesar 20 persen untuk setiap negara. Pengurangan itu terkait perluasan kawasan masjidil Haram yang akan selesai pada tahun 2016.

"Proyek ini berlangsung selama 3 tahun. Nantinya hasil perluasan ini termasuk kawasan tawaf akan bisa menampung sebanyak 105 ribu haji per jam," kata duta besar Arab Saudi, Mustafa bin Ibrahim al Mubarak di rumah kedutaan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2013).

Pengurangan kuota itu dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi macet pada musim haji. Mustafa menjelaskan pemerintahannya juga membatasi kuota haji dalam negeri hingga 50 persen.

"Sementara jamaah haji dikurangi 20 persen. Pengurangan bersifat preventif karena sedang ada pengerjaan proyek," ucapnya.

Sebelum pengerjaan mega proyek ini, biasanya kawasan itu bisa menampung sekitar 48 ribu jamaah haji per jam. "Sementara dengan adanya proyek ini 22 ribu per jam," kata Mustafa.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%