Detik.com News
Detik.com

Rabu, 26/06/2013 23:09 WIB

Renovasi Masjidil Haram Diperkirakan Selesai 2016

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Renovasi Masjidil Haram Diperkirakan Selesai 2016 Gondo Radityo Gambiro (Foto: Hestiana/detikcom)
Jakarta - Pemotongan kuota haji sebesar 20 persen diperkirakan masih berlaku untuk 3 tahun ke depan. Hal itu lantaran renovasi Masjidil Haram baru kelar tahun 2016.

"Jadi akhir 2016 selesai, tahun depan jamaah tetap 160 ribu selama 3 tahun," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro.

Hal ini disampaikan Gondo usai acara pembekalan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji di Asrama Haji, Pondok Gede, Rabu (26/6/2013).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan apabila renovasi tersebut selesai maka pemerintah berharap kuota haji bisa mencapai 200 persen.

"Dua menteri Arab Saudi akan menutupi pemotongan kuota 20 persen per tahun dan permintaan 200 persen dipertimbangkan," ujar Gondo yang terbalut baju koko warna putih ini.

Menurut dia, pemerintah Arab Saudi hanya akan menarik uang kepada jamaah yang hadir. "Kalau jamaah yang tidak dapat naik haji maka uangnya tidak dikembalikan dan bisa digunakan tahun depan," kata dia.

Ia menggambarkan jika renovasi selesai Masjidil Haram mampu menampung 105 ribu jamaah per jam.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%