detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 02:38 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 26/06/2013 19:59 WIB

Tudingan Korupsi Kelembagaan, Ketua MK: LeIP Hanya Ingin Jelekkan MK

Andi Saputra - detikNews
Akil Mochtar (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Paparan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) di Belanda membuat Mahkamah Konstitusi (MK) terhenyak kaget. Sebab paparan ini tanpa data yang akurat, riset tidak terukur dan asbun (asal bunyi).

"LeIP hanya ingin menunjukan kepada dunia bahwa MK Indonesia sekarang jelek, tanpa argumen yang jelas," kata Ketua MK Akil Mochtar kepada detikcom, Rabu (26/6/2013).

LeIP merupakan LSM yang bergerak mendukung perubahan dan kebijakan hukum di Indonesia. Sejak didirikan 1999, LeIP telah melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan peradilan yang independen. Salah satu kerjanya yaitu mendorong perubahan hukum dan kebijakan melalui kerja-kerja di bidang kajian, lobi dan advokasi perubahan peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan dunia peradilan.

"Menurut saya yang bersangkutan tidak memahami dengan benar peran, fungsi dan misi MK sebagai pengawal demokrasi," ungkap Akil.

Istilah 'korupsi kelembagaan' ini dilontarkan Direktur Eksektif LeIP Dian Rositawati yang diturunkan dalam Jurnal DICTUM Edisi 4, Juni 2013 halaman 43. Artikel tersebut diambil dari materi presentasi yang disampaikan oleh Dian pada Working Group Indonesia: Justice and Development, sebagai bagian dari the Knowledge Platform on Security and Rule of Law yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 25 April 2013.

Menurut Dian, beberapa lembaga baru yang di awal reformasi terlihat sangat menjanjikan dan menjadi champions dalam reformasi hukum mulai menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Dian pun menyontohkan lembaga tersebut seperti MK dan KPK yang dirundung masalah internal yang cukup berat.

"MK pada awal reformasi merupakan lembaga yang sangat dihormati, menjadi model pembaruan kelembagaan, memiliki putusan yang berkualitas dan terpublikasikan seketika, serta mudah diakses masyarakat. Kini MK menghadapi masalah korupsi kelembagaan dan gagal memenuhi standar di awal pendiriannya," cetus Dian dalam artikel yang berjudul 'Refleksi Lima Belas Tahun Reformasi Hukum di Indonesia'.



Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%