detikcom
Rabu, 26/06/2013 10:55 WIB

Polda Metro Larang Ormas Sweeping Tempat Hiburan Malam Saat Puasa

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya memberikan peringatan keras kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk melakukan aksi sweeping tempat-tempat hiburan malam saat pelaksanaan ibadah puasa mendatang.

"Iya (kita larang), jangan ada yang main hakim sendiri. Kita harapkan tidak ada sweeping dari ormas manapun terhadap tempat hiburan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (26/6/2013).

Rikwanto mengatakan, Ormas diharapkan melaporkan ke pihak kepolisian bila menemukan atau mendapat informasi adanya tempat hiburan yang buka saat bulan puasa.

"Tetapi bila ada tempat hiburan yang melanggar silakan informasikan ke kepolisian, nanti kita tindaklanjuti," kata Rikwanto.

Terkait ketentuan operasional tempat hiburan malam pada bulan puasa, Rikwanto mengatakan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menerapkan aturan tertentu.

"Manakala Pemda buat aturan ketentuan buka sampai jam berapa, sajiannya apa, ini ditentukan Pemda," kata dia.

Ia juga berharap agar pengusaha tempat-tempat hiburan mematuhi ketentuan tersebut. "Kalau sudah ditentukan patuhi ketentuan itu," kata dia.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%