detikcom
Selasa, 25/06/2013 14:33 WIB

Ini Penjelasan PKS Menerima RUU Ormas yang Sempat Ditolaknya

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Politisi PKS sempat berkeras menolak pengesahan RUU Ormas. Namun akhirnya berubah menjadi menerimanya. Bagaimana penjelasan PKS tentang perubahan drastisnya tersebut?

"PKS (sebelumnya) keukeuh dengan pasal kontroversial tapi sudah ada perubahan, termasuk (menampung) ide Ormas yang kita advokasi," jawab Waskjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2013).

Menurutnya, dengan adanya perbaikan pada draf RUU Ormas termasuk pasal yang sebelumnya tidak disetujui, maka dalam rapat Pansus terakhir PKS menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU Ormas. Atinya masukannya sudah ditampung dan draf RUU Ormas merupakan hasil kompromi paling maksimal.

"Kalau ada yang multitafsir lebih baik untuk diberi ruang memperjelas itu," tuturnya.

Mahfudz menuturkan, penolakan terhadap RUU Ormas yang masih ada saat ini hanya kekhawatiran pemerintah bersikap represif. Padahal menurutnya, RUU Ormas juga untuk melindungi Ormas.

"Selama ini banyak ormas tumbuh subur tapi sebagiannya justru melakukan kegiatan yang merrugikan masyarakat. Sehingga memang di atas dasar jaminan bebas berserikat, kita melindungi juga sekaligus mengatur. Nah penolakan yang terjadi saat ini lebih karena penolakan masa lalu atas rezim yang represif. Kalau ada penolakan bisa diajukan (review), tapi kalau bisa selesaikan di DPR ya di DPR, kalau (tetap) masalah ya ditunda," imbuh ketua komisi I itu.

Ia juga menegaskan meski setuju, PKS tetap kritis terhadap pasal-pasal yang menui penolakan karena multitafsir. "Saya tetap kritis kalau ada pasal yang dianggap multitafsir dan dalam prakteknya bisa disalahgunakan," kata Mahfudz.

Saat ini pengesahan RUU Ormas masih dalam skorsing, pimpinan fraksi dan DPR menggelar lobi untuk menyamakan persepsi apakah akan disahkan dalam paripurna kali ini atau ditunda.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%