Selasa, 25/06/2013 14:33 WIB

Ini Penjelasan PKS Menerima RUU Ormas yang Sempat Ditolaknya

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Politisi PKS sempat berkeras menolak pengesahan RUU Ormas. Namun akhirnya berubah menjadi menerimanya. Bagaimana penjelasan PKS tentang perubahan drastisnya tersebut?

"PKS (sebelumnya) keukeuh dengan pasal kontroversial tapi sudah ada perubahan, termasuk (menampung) ide Ormas yang kita advokasi," jawab Waskjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2013).

Menurutnya, dengan adanya perbaikan pada draf RUU Ormas termasuk pasal yang sebelumnya tidak disetujui, maka dalam rapat Pansus terakhir PKS menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU Ormas. Atinya masukannya sudah ditampung dan draf RUU Ormas merupakan hasil kompromi paling maksimal.

"Kalau ada yang multitafsir lebih baik untuk diberi ruang memperjelas itu," tuturnya.

Mahfudz menuturkan, penolakan terhadap RUU Ormas yang masih ada saat ini hanya kekhawatiran pemerintah bersikap represif. Padahal menurutnya, RUU Ormas juga untuk melindungi Ormas.

"Selama ini banyak ormas tumbuh subur tapi sebagiannya justru melakukan kegiatan yang merrugikan masyarakat. Sehingga memang di atas dasar jaminan bebas berserikat, kita melindungi juga sekaligus mengatur. Nah penolakan yang terjadi saat ini lebih karena penolakan masa lalu atas rezim yang represif. Kalau ada penolakan bisa diajukan (review), tapi kalau bisa selesaikan di DPR ya di DPR, kalau (tetap) masalah ya ditunda," imbuh ketua komisi I itu.

Ia juga menegaskan meski setuju, PKS tetap kritis terhadap pasal-pasal yang menui penolakan karena multitafsir. "Saya tetap kritis kalau ada pasal yang dianggap multitafsir dan dalam prakteknya bisa disalahgunakan," kata Mahfudz.

Saat ini pengesahan RUU Ormas masih dalam skorsing, pimpinan fraksi dan DPR menggelar lobi untuk menyamakan persepsi apakah akan disahkan dalam paripurna kali ini atau ditunda.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(iqb/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%