Detik.com News
Detik.com

Selasa, 25/06/2013 14:04 WIB

Kasus Suap Jabatan, Polri: AKBP ES Diamankan dengan Bukti Uang Rp 200 Juta

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Mabes Polri mengamankan AKBP Edi Suroso yang menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jateng. Bersamanya ikut diamankan Kompol JAP yang bertugas di Mapolda Metro Jaya. Mereka diduga hendak menyetor uang suap untuk SDM Polri terkait jabatan di kepolisian.

"AKBP ES dan Kompol JAP dibawa ke gedung Bareskrim Polri untuk dilakukan pendalaman, interograsi, berkaitan temuan membawa uang, yang diakui jumlahnya Rp 200 juta," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Penangkapan itu dilakukan pada Jumat (21/6) pukul 14.00 WIB di Gedung Utama Mabes Polri. Saat ditangkap, uang ratusan juta rupiah itu disimpan di dalam tas hitam yang dibawa Edi.

"Uang dibundel, pecahan Rp 100 ribu," jelas Ronny.

Ronny menjelaskan, penindakan ini merupakan kebijakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk melakukan pencegahan dan pembersihan di lingkungan kepolisian.

"Sesuai kebijakan Bapak Kapolri terhadap pencegahan dan pembersihan tindakan bernuansa suap gratifikasi, maka Kabareskrim Polri telah menugaskan Dir Tipikor Polri untuk menugaskan tim yang bisa melakukan upaya pencegahan dan penindakan," tutup Ronny.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%