Detik.com News
Detik.com
Selasa, 25/06/2013 14:04 WIB

Kasus Suap Jabatan, Polri: AKBP ES Diamankan dengan Bukti Uang Rp 200 Juta

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Mabes Polri mengamankan AKBP Edi Suroso yang menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jateng. Bersamanya ikut diamankan Kompol JAP yang bertugas di Mapolda Metro Jaya. Mereka diduga hendak menyetor uang suap untuk SDM Polri terkait jabatan di kepolisian.

"AKBP ES dan Kompol JAP dibawa ke gedung Bareskrim Polri untuk dilakukan pendalaman, interograsi, berkaitan temuan membawa uang, yang diakui jumlahnya Rp 200 juta," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Penangkapan itu dilakukan pada Jumat (21/6) pukul 14.00 WIB di Gedung Utama Mabes Polri. Saat ditangkap, uang ratusan juta rupiah itu disimpan di dalam tas hitam yang dibawa Edi.

"Uang dibundel, pecahan Rp 100 ribu," jelas Ronny.

Ronny menjelaskan, penindakan ini merupakan kebijakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk melakukan pencegahan dan pembersihan di lingkungan kepolisian.

"Sesuai kebijakan Bapak Kapolri terhadap pencegahan dan pembersihan tindakan bernuansa suap gratifikasi, maka Kabareskrim Polri telah menugaskan Dir Tipikor Polri untuk menugaskan tim yang bisa melakukan upaya pencegahan dan penindakan," tutup Ronny.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%