detikcom
Selasa, 25/06/2013 06:02 WIB

DPR Akan Sahkan RUU Ormas

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - DPR hari ini menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Ormas. 8 Fraksi kecuali PAN telah menyetujui RUU yang sempat menjadi kontroversi ini.

"Akan disahkan di pembicaraan tingkat II, sesuai keputusan rapat pada hari Kamis (20/6) yang lalu," kata Wakil Ketua Pansus RUU Ormas, Deding Ishak, saat dihubungi, Senin (24/6/2013).

Deding mengatakan Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura telah menyetujui RUU tersebut. Sedangkan PAN masih belum memberikan persetujuan.

"PAN belum menyetujui. PAN sepertinya masih harus mendalami," ujarnya.

Menurut politikus Golkar ini, telah banyak perubahan di draft RUU Ormas. Perubahan ini telah menampung aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan.

"Sudah banyak perubahan yang signifikan, sudah banyak penyempurnaan," tuturnya.

Beberapa perubahan yang signifikan di antaranya soal asas dan administrasi ormas. Draft RUU Ormas yang terbaru tak lagi membatasi asas suatu ormas.

"Asas ormas adalah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu juga ormas yang sudah ada tidak perlu mendaftar lagi," paparnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%