detikcom
Selasa, 25/06/2013 06:02 WIB

DPR Akan Sahkan RUU Ormas

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - DPR hari ini menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Ormas. 8 Fraksi kecuali PAN telah menyetujui RUU yang sempat menjadi kontroversi ini.

"Akan disahkan di pembicaraan tingkat II, sesuai keputusan rapat pada hari Kamis (20/6) yang lalu," kata Wakil Ketua Pansus RUU Ormas, Deding Ishak, saat dihubungi, Senin (24/6/2013).

Deding mengatakan Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura telah menyetujui RUU tersebut. Sedangkan PAN masih belum memberikan persetujuan.

"PAN belum menyetujui. PAN sepertinya masih harus mendalami," ujarnya.

Menurut politikus Golkar ini, telah banyak perubahan di draft RUU Ormas. Perubahan ini telah menampung aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan.

"Sudah banyak perubahan yang signifikan, sudah banyak penyempurnaan," tuturnya.

Beberapa perubahan yang signifikan di antaranya soal asas dan administrasi ormas. Draft RUU Ormas yang terbaru tak lagi membatasi asas suatu ormas.

"Asas ormas adalah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu juga ormas yang sudah ada tidak perlu mendaftar lagi," paparnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/nvc)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close