detikcom
Selasa, 25/06/2013 06:02 WIB

DPR Akan Sahkan RUU Ormas

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - DPR hari ini menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Ormas. 8 Fraksi kecuali PAN telah menyetujui RUU yang sempat menjadi kontroversi ini.

"Akan disahkan di pembicaraan tingkat II, sesuai keputusan rapat pada hari Kamis (20/6) yang lalu," kata Wakil Ketua Pansus RUU Ormas, Deding Ishak, saat dihubungi, Senin (24/6/2013).

Deding mengatakan Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura telah menyetujui RUU tersebut. Sedangkan PAN masih belum memberikan persetujuan.

"PAN belum menyetujui. PAN sepertinya masih harus mendalami," ujarnya.

Menurut politikus Golkar ini, telah banyak perubahan di draft RUU Ormas. Perubahan ini telah menampung aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan.

"Sudah banyak perubahan yang signifikan, sudah banyak penyempurnaan," tuturnya.

Beberapa perubahan yang signifikan di antaranya soal asas dan administrasi ormas. Draft RUU Ormas yang terbaru tak lagi membatasi asas suatu ormas.

"Asas ormas adalah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu juga ormas yang sudah ada tidak perlu mendaftar lagi," paparnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
66%
Kontra
34%