detikcom
Selasa, 25/06/2013 06:02 WIB

DPR Akan Sahkan RUU Ormas

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - DPR hari ini menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Ormas. 8 Fraksi kecuali PAN telah menyetujui RUU yang sempat menjadi kontroversi ini.

"Akan disahkan di pembicaraan tingkat II, sesuai keputusan rapat pada hari Kamis (20/6) yang lalu," kata Wakil Ketua Pansus RUU Ormas, Deding Ishak, saat dihubungi, Senin (24/6/2013).

Deding mengatakan Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura telah menyetujui RUU tersebut. Sedangkan PAN masih belum memberikan persetujuan.

"PAN belum menyetujui. PAN sepertinya masih harus mendalami," ujarnya.

Menurut politikus Golkar ini, telah banyak perubahan di draft RUU Ormas. Perubahan ini telah menampung aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan.

"Sudah banyak perubahan yang signifikan, sudah banyak penyempurnaan," tuturnya.

Beberapa perubahan yang signifikan di antaranya soal asas dan administrasi ormas. Draft RUU Ormas yang terbaru tak lagi membatasi asas suatu ormas.

"Asas ormas adalah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu juga ormas yang sudah ada tidak perlu mendaftar lagi," paparnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(trq/nvc)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%