detikcom

Selasa, 25/06/2013 03:42 WIB

Polri Harus Berani Transparan Ungkap Kasus Suap Perwira Polda Jateng

Ahmad Toriq - detikNews
Ilustrasi
Jakarta - Seorang perwira Polda Jateng ditangkap polisi karena diduga melakukan suap terkait jabatan. Polri ditantang untuk berani transparan mengungkap kasus ini.

"Untuk itu elite-elite Polri jangan menutup-nutupi kasus yang sudah tersebar di media massa ini. Tapi harus membukanya secara transparan dan terang benderang serta membawa keduanya ke pengadilan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (25/6/2013).

Neta mengatakan, kasus penangkapan dua perwira Polri, yakni AKBP ES bersama seorang Kompol, yang diduga terlibat makelar jabatan adalah sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, apalagi terjadi menjelang HUT Polri.

Menurut dia, makelar jabatan bukanlah isu baru di kepolisian. Adanya isu makelar jabatan kerap membuat perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis.

"Sebaliknya perwira-perwira berprestasi yang tidak punya akses hanya gigit jari. Sistem kaderisasi Polri pun seperti ular, hanya melingkar-lingkar di kalangan perwira tertentu yang itu ke itu saja," paparnya.

Neta mendesak Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengungkap kasus ini secara transparan. Polisi-polisi yang terlibat makelar jabatan harus disikat sampai habis.

"Bagaimana pun, kasus ini sangat mencoreng citra Polri. Kapolri harus memberi jaminan bahwa anggota polisi yang menangkap dan mengungkap kasus ini tidak dikorbankan, melainkan harus dilindungi," pungkasnya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%