detikcom

Selasa, 25/06/2013 03:42 WIB

Polri Harus Berani Transparan Ungkap Kasus Suap Perwira Polda Jateng

Ahmad Toriq - detikNews
Ilustrasi
Jakarta - Seorang perwira Polda Jateng ditangkap polisi karena diduga melakukan suap terkait jabatan. Polri ditantang untuk berani transparan mengungkap kasus ini.

"Untuk itu elite-elite Polri jangan menutup-nutupi kasus yang sudah tersebar di media massa ini. Tapi harus membukanya secara transparan dan terang benderang serta membawa keduanya ke pengadilan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (25/6/2013).

Neta mengatakan, kasus penangkapan dua perwira Polri, yakni AKBP ES bersama seorang Kompol, yang diduga terlibat makelar jabatan adalah sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, apalagi terjadi menjelang HUT Polri.

Menurut dia, makelar jabatan bukanlah isu baru di kepolisian. Adanya isu makelar jabatan kerap membuat perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis.

"Sebaliknya perwira-perwira berprestasi yang tidak punya akses hanya gigit jari. Sistem kaderisasi Polri pun seperti ular, hanya melingkar-lingkar di kalangan perwira tertentu yang itu ke itu saja," paparnya.

Neta mendesak Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengungkap kasus ini secara transparan. Polisi-polisi yang terlibat makelar jabatan harus disikat sampai habis.

"Bagaimana pun, kasus ini sangat mencoreng citra Polri. Kapolri harus memberi jaminan bahwa anggota polisi yang menangkap dan mengungkap kasus ini tidak dikorbankan, melainkan harus dilindungi," pungkasnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/nvc)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%