Selasa, 25/06/2013 03:42 WIB

Polri Harus Berani Transparan Ungkap Kasus Suap Perwira Polda Jateng

Ahmad Toriq - detikNews
Ilustrasi
Jakarta - Seorang perwira Polda Jateng ditangkap polisi karena diduga melakukan suap terkait jabatan. Polri ditantang untuk berani transparan mengungkap kasus ini.

"Untuk itu elite-elite Polri jangan menutup-nutupi kasus yang sudah tersebar di media massa ini. Tapi harus membukanya secara transparan dan terang benderang serta membawa keduanya ke pengadilan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (25/6/2013).

Neta mengatakan, kasus penangkapan dua perwira Polri, yakni AKBP ES bersama seorang Kompol, yang diduga terlibat makelar jabatan adalah sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, apalagi terjadi menjelang HUT Polri.

Menurut dia, makelar jabatan bukanlah isu baru di kepolisian. Adanya isu makelar jabatan kerap membuat perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis.

"Sebaliknya perwira-perwira berprestasi yang tidak punya akses hanya gigit jari. Sistem kaderisasi Polri pun seperti ular, hanya melingkar-lingkar di kalangan perwira tertentu yang itu ke itu saja," paparnya.

Neta mendesak Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengungkap kasus ini secara transparan. Polisi-polisi yang terlibat makelar jabatan harus disikat sampai habis.

"Bagaimana pun, kasus ini sangat mencoreng citra Polri. Kapolri harus memberi jaminan bahwa anggota polisi yang menangkap dan mengungkap kasus ini tidak dikorbankan, melainkan harus dilindungi," pungkasnya.


(trq/nvc)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%