detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Rabu, 16/04/2014 12:16 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 25/06/2013 03:42 WIB

Polri Harus Berani Transparan Ungkap Kasus Suap Perwira Polda Jateng

Ahmad Toriq - detikNews
Ilustrasi
Jakarta - Seorang perwira Polda Jateng ditangkap polisi karena diduga melakukan suap terkait jabatan. Polri ditantang untuk berani transparan mengungkap kasus ini.

"Untuk itu elite-elite Polri jangan menutup-nutupi kasus yang sudah tersebar di media massa ini. Tapi harus membukanya secara transparan dan terang benderang serta membawa keduanya ke pengadilan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (25/6/2013).

Neta mengatakan, kasus penangkapan dua perwira Polri, yakni AKBP ES bersama seorang Kompol, yang diduga terlibat makelar jabatan adalah sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, apalagi terjadi menjelang HUT Polri.

Menurut dia, makelar jabatan bukanlah isu baru di kepolisian. Adanya isu makelar jabatan kerap membuat perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis.

"Sebaliknya perwira-perwira berprestasi yang tidak punya akses hanya gigit jari. Sistem kaderisasi Polri pun seperti ular, hanya melingkar-lingkar di kalangan perwira tertentu yang itu ke itu saja," paparnya.

Neta mendesak Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengungkap kasus ini secara transparan. Polisi-polisi yang terlibat makelar jabatan harus disikat sampai habis.

"Bagaimana pun, kasus ini sangat mencoreng citra Polri. Kapolri harus memberi jaminan bahwa anggota polisi yang menangkap dan mengungkap kasus ini tidak dikorbankan, melainkan harus dilindungi," pungkasnya.



Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(trq/nvc)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%