detikcom
Senin, 24/06/2013 14:58 WIB

Napak Tilas Jakarta (21)

Menilik Blangkon hingga Kereta Jenazah MH Thamrin di Museumnya

Rina Atriana - detikNews
Halaman 1 dari 3
(Foto: Rina Atriana/detikcom)
Jakarta - Bagi penikmat wisata museum, tentu saja museum MH Thamrin adalah museum yang sayang jika terlewatkan. Di museum ini jejak langkah dan peninggalan Mohamad Hoesni Thamrin bisa dilihat, dari aktivitas semasa hidup yang diabadikan dalam foto hingga kereta jenazahnya.

Kamis (20/6/2013) siang rupanya museum sedang dalam keadaan sepi pengunjung. Hanya ada seorang petugas keamanan yang menjaga gerbang masuk dan empat orang pengurus museum. Masalah biaya, kita cukup merogoh Rp 5.000 untuk dapat masuk ke dalam museum bercat putih dan kuning itu.



Penjaga museum, Untuy, menuturkan, MH Thamrin membeli bangunan tersebut sekitar awal abad 20-an dari seorang Belanda bernama Meneer Has. Selain itu, sebelum dibeli Thamrin, bangunan tersebut pernah dijadikan gudang buah-buahan asal Australia.

"Setelah dibeli MH Thamrin, kemudian dihibahkan untuk yang tergabung dalam organisasi Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1928," tuturnya.

Anggota PPPKI merupakan tokoh kebangsaan yang sering mengadakan rapat di tempat tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu di gedung yang diresmikan tahun 1986 ini juga lahir konsep lagu Indonesia Raya oleh WR Supratman pada tahun 1928.

"Tahun 1972, museum ini ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi undang-undang monumen," lanjutnya. Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%