detikcom

Senin, 24/06/2013 05:08 WIB

Dishub DKI Akan Tilang Angkot Jakarta yang Naikkan Tarif Sepihak

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, Pemprov DKI Jakarta belum menaikkan harga tarif angkutan umum di Jakarta. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI akan menindak tegas sopir angkutan umum yang menaikkan tarif secara sepihak.

"Jika ada yang sudah menaikkan tarif secara sepihak, kita akan tindak tegas. Pasti ada sanksi," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono saat berbincang dengan detikcom, Minggu (23/6/2013).

Pristono menerangkan, sanksi yang akan diterapkan yaitu mulai dari tilang hingga pencabutan izin operasi angkutan tersebut. Karena itu, Organda DKI sebagai organisasi yang membina operator angkutan kota di Jakarta diminta ikut mengawasi ulah operator maupun sopir yang menaikkan tarif secara sepihak.

"Kalau melakukan pelanggaran itu kita tilang. Jika mengulang pelanggaran, dibekukan izin trayeknya. Kalau mengulangi lagi, dicabut izin operasinya. Maka itu operator harus membina anak buahnya. Karena belum ada ketetapan dari gubernur tentang kenaikan tarif ini, jadi jangan dinaikkan dulu. Organda sudah tahu prosedur itu, jadi Organda juga harus lakukan sweeping," jelas Pristono.

Pristono menjelaskan, sejak Sabtu (22/6) kemarin, pihaknya telah melakukan survei di lapangan. Survei itu meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung terkait dengan pengoperasian angkutan umum. Hasil survei itu akan dibahas bersama dengan Organda DKI dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

Hasil rembukan Dishub, Organda dan DTKJ itu nantinya diserahkan kepada Gubernur DKI sebagai bahan masukan untuk kemudian diajukan ke DPRD DKI Jakarta.

"Jadi nanti prosesnya itu dari hasil Dishub DKI berembuk bersama Organda dan DTKJ, diajukan ke Gubernur DKI untuk diserahkan ke DPRD melalui surat Gubernur. Kemudian DPRD DKI melalui Komisi B yang akan mengesahkannya. Setelah disahkan, keputusan tersebut akan diberlakukan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI," jelasnya.





Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(jor/rna)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
72%
Kontra
28%