detikcom
Minggu, 23/06/2013 16:52 WIB

Lagi, Warga Mandailing Natal Tewas Diterkam Harimau

Khairul Ikhwan - detikNews
Ilustrasi/detikcom
Medan - Harimau yang mengganas kembali memakan korban di Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut). Seorang petani karet tewas dengan kepala terpisah dari badan setelah diterkam harimau.

Keterangan yang diperoleh dari Direktur Eksekutif Sumatra Rainforest Institute (SRI) Rasyid Assaf Dongoran menyebutkan, kasus itu terjadi di Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal.

"Korbannya laki-laki, atas nama Torkis Lubis, masih muda usianya sekitar 21 tahun. Korban diterkam harimau saat menderes karet di kebunnya," kata Rasyid kepada wartawan melalui telepon, Minggu (23/6/2013) sore.

Rasyid yang merujuk informasi dari warga menyatakan, kasus itu terjadi pada Jumat (21/6) sore. Korban yang sehari-hari bekerja menyadap karet di kebunnya, diketahui tidak kunjung pulang.

Curiga dengan kondisi itu, warga kampung kemudian melakukan pencarian pada malam itu juga dan menemukan pakaian korban yang berlumuran darah. Seterusnya dalam pencarian hingga Sabtu (22/6) dinihari. Jenazah korban kemudian ditemukan dalam keadaan terpisah kepala, badan maupun tangan.

"Jenazah korban sudah dibawa ke dikebumikan. Karena kejadian ini warga bertahan di rumah, tidak berani keluar," kata Rasyid.

Kasus penerkaman oleh harimau ini merupakan kali kedua dalam tahun ini. Dalam kejadian terakhir pada (11/3), Karman Lubis (31) tewas diterkam juga saat bekerja menyadap karet. Mayatnya ditemukan dalam keadaan tercabik dan terpisah badan dengan kepala.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%