detikcom
Jumat, 21/06/2013 18:56 WIB

Ini Dia Kriteria Jamaah Haji yang Ditunda Keberangkatannya

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Ilustrasi haji (AFP)
Jakarta - Kementerian Agama mengategorikan jamaah yang ditunda keberangkatannya 2014. Hal itu berkaitan kebijakan Kerajaan Arab Saudi sedang melakukan renovasi pelataran Masjidil Haram.

Berdasarkan Permen No 62 Tahun 2013, tentang kriteria penudaan keberangkataan jemaah haji yang telah lunas Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Terdapat 3 kriteria terhadap jamaah haji ditunda keberangkatannya baik jamaah haji reguler maupun jamaah haji khusus.

Berikut kriteria itu:

-Berusia 75 tahun atau lebih.
-Memiliki keterbatasan kemampuan fisik sehingga memerlukan alat bantu, seperti kursi roda, tongkat dan sebagainya.
-Memiliki nomor urut terakhir hingga memenuhi pengurangan kuota yang ditentukan oleh provinsi atau Kabupaten/ Kota.

"Jamaah haji tertunda, akan diprioritaskan keberangkatan 2014," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Anggito Abimanyu dalam konferensi pers keputusan Kemenag pembatasan sementara jamaah haji Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jl Raya Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (21/6/2013).

Anggito mengatakan penundaan berdasarkan kriteria tersebut dikarenakan kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang sedang merenovasi Masjidil Haram.

"Serta demi keselamatan jamaah Indonesia karena untuk lokasi thawaf yang hanya bisa digunakan lantai dasar dekat Kabah," tuturnya.

Selain ketiga kriteria yang telah diputuskan dalam Permen No 62 Tahun 2013 tersebut. Anggito mengatakan tahun ini pemerintah juga menunda bagi jemaah haji yang telah melakukan dua kali untuk tahun ini.

"Kecuali pembimbing atau orang mahram. Jadi kita sisir yang sudah naik haji, hal itu sesuai permen No 79 Tahun 2013," tandasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%