Jumat, 21/06/2013 16:44 WIB

Pemerintah Indonesia Tolak Bantuan Singapura Atasi Kabut Asap

Ajeng Anasstasia Kinanti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Konferensi pers di BNPB (Ajeng/ detikcom)
Jakarta - Pemerintah Singapura protes udara di negaranya tercemar kabut asap dari kebakaran hutan di Pekanbaru. Indonesia mengaku mampu menangani masalah kebakaran hutan dengan kemampuan sendiri, tanpa bantuan pihak asing.

Dubes Singapura untuk Indonesia sudah menawarkan bantuannya untuk menangani kebakaran hutan ini. Namun ditolak oleh pemerintah Indonesia.

"Singapura komitmen untuk kerjasama atasi asap ini karena sudah jadi masalah serius bagi Singapura. Tapi saat ini Indonesia belum meminta bantuan pihak luar, sebab potensi nasional dirasa cukup," tutur Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Hal tersebut dikatakannya dalam jumpa pers di Kantor BNPB, Jl Veteran, Jakarta Timur, Jumat (21/6/2013).

BNPB selaku pihak yang ditunjuk Presiden SBY untuk mengendalikan asap mengungkapkan langkah-langkah penanganannya. Berikut langkah-langkahnya:

1. Sudah diatur Instruksi Presiden No 16 tahun 2011 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Tanggung jawab utama berada di Pemda dan secara teknis di Kemenhut. Penegakan hukum jadi kewenangan Kapolri, Kejaksaan, dan penyidik PNS KLH.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%