Detik.com News
Detik.com

Jumat, 21/06/2013 16:44 WIB

Pemerintah Indonesia Tolak Bantuan Singapura Atasi Kabut Asap

Ajeng Anasstasia Kinanti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pemerintah Indonesia Tolak Bantuan Singapura Atasi Kabut Asap Konferensi pers di BNPB (Ajeng/ detikcom)
Jakarta - Pemerintah Singapura protes udara di negaranya tercemar kabut asap dari kebakaran hutan di Pekanbaru. Indonesia mengaku mampu menangani masalah kebakaran hutan dengan kemampuan sendiri, tanpa bantuan pihak asing.

Dubes Singapura untuk Indonesia sudah menawarkan bantuannya untuk menangani kebakaran hutan ini. Namun ditolak oleh pemerintah Indonesia.

"Singapura komitmen untuk kerjasama atasi asap ini karena sudah jadi masalah serius bagi Singapura. Tapi saat ini Indonesia belum meminta bantuan pihak luar, sebab potensi nasional dirasa cukup," tutur Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Hal tersebut dikatakannya dalam jumpa pers di Kantor BNPB, Jl Veteran, Jakarta Timur, Jumat (21/6/2013).

BNPB selaku pihak yang ditunjuk Presiden SBY untuk mengendalikan asap mengungkapkan langkah-langkah penanganannya. Berikut langkah-langkahnya:

1. Sudah diatur Instruksi Presiden No 16 tahun 2011 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Tanggung jawab utama berada di Pemda dan secara teknis di Kemenhut. Penegakan hukum jadi kewenangan Kapolri, Kejaksaan, dan penyidik PNS KLH.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%