Jumat, 21/06/2013 16:44 WIB

Pemerintah Indonesia Tolak Bantuan Singapura Atasi Kabut Asap

Ajeng Anasstasia Kinanti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Konferensi pers di BNPB (Ajeng/ detikcom)
Jakarta - Pemerintah Singapura protes udara di negaranya tercemar kabut asap dari kebakaran hutan di Pekanbaru. Indonesia mengaku mampu menangani masalah kebakaran hutan dengan kemampuan sendiri, tanpa bantuan pihak asing.

Dubes Singapura untuk Indonesia sudah menawarkan bantuannya untuk menangani kebakaran hutan ini. Namun ditolak oleh pemerintah Indonesia.

"Singapura komitmen untuk kerjasama atasi asap ini karena sudah jadi masalah serius bagi Singapura. Tapi saat ini Indonesia belum meminta bantuan pihak luar, sebab potensi nasional dirasa cukup," tutur Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Hal tersebut dikatakannya dalam jumpa pers di Kantor BNPB, Jl Veteran, Jakarta Timur, Jumat (21/6/2013).

BNPB selaku pihak yang ditunjuk Presiden SBY untuk mengendalikan asap mengungkapkan langkah-langkah penanganannya. Berikut langkah-langkahnya:

1. Sudah diatur Instruksi Presiden No 16 tahun 2011 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Tanggung jawab utama berada di Pemda dan secara teknis di Kemenhut. Penegakan hukum jadi kewenangan Kapolri, Kejaksaan, dan penyidik PNS KLH.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%