detikcom
Jumat, 21/06/2013 16:19 WIB

Ketua DPD RI: Ketua MPR Harus Bisa Mengayomi DPR dan DPD

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - PDIP belum menyebutkan siapa pengganti Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR RI. Adalah wewenang Ketua Umum PDIP dalam hal ini, namun Ketua DPD RI Irman Gusman berharap siapapun yang ditunjuk mampu memenuhi kriterianya.

"Ketua MPR itu kan harus mengayomi bawahannya, anggota MPR itu kan DPR sama DPD. Bukan hanya DPR," ujar Irman Gusman saat diwawancarai di kantornya, Jumat (21/6/2013).

Menurutnya memang sulit menemukan orang seperti Taufiq Kiemas yang sangat negarawan. Ia juga berharap Ketua MPR yang baru nantinya mampu menjalin komunikasi yang baik dari berbagai golongan.

"Pak Taufiq sering itu ke sini (kantor pimpinan DPD) terus ke lantai tiga (kantor pimpinan DPR), jadi beliau sangat merangkul semua anggota MPR," tambahnya.

Sosok kepemimpinan Taufiq Kiemas dianggap menjadi tolok ukur dalam menentukan calon ketua MPR RI. Diberitakan sebelumnya Irman Gusman menyebut enam nama kader PDIP sebagai calon potensial pengganti Taufiq Kiemas.

"Banyak tokoh-tokoh, ada mas Tjahjo Kumolo, ada Mas Pram (Pramono Anung -red), ada Pak Darto (Sidarto Danusbroto -red), ada Mbak Puan (Maharani -red), ada M Prakosa, ada Pak Yasonna Laoly," kata Ketua DPD RI, Irman Gusman, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (19/6).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%