detikcom
Jumat, 21/06/2013 14:26 WIB

Kasus Alquran, Zulkarnaen Soal Priyo: Pada Waktunya Pasti akan Ketahuan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Politisi Golkar Priyo Budi Santoso terseret-seret kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan kitab suci Alquran di Kemenag. Peran Priyo memang belum terbukti, namun Zulkarnaen Djabar yakin keterlibatan koleganya di satu partai tersebut pada akhirnya akan ketahuan.

"Sudahlah nanti kalau sudah pada waktunya pasti akan ketahuan," kata Zulkarnaen saat keluar dari gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2013).

Zulkarnaen meminta publik untuk bersabar mengikuti kasus ini. Zulkarnaen berjanji akan membuka keterlibatan wakil ketua DPR itu jika waktunya sudah tepat.

"Pada waktunya nanti apa yang ditanyakan akan saya kasih tahu pada kawan-kawan," tambah Zulkarnaen.

Zulkarnaen juga mengatakan yang lebih mengetahui keterlibatan Priyo dalam kasus ini adalah Fahd El Fauz.

"Yang memunculkan nama Priyo dan prosentase itu adalah saudara Fahd, dia lebih tahu," pungkasnya.

Nama Priyo Budi Santoso disebut Fahd El Fauz dalam persidangan. Priyo diduga menerima fee 1 persen dari proyek pengadaan laboratorium komputer tahun 2011 senilai Rp 31,2 miliar dan fee 3,5 persen dari proyek pengadaan Alquran tahun 2011 sebesar Rp22 miliar. Priyo sendiri sudah berkali-kali membantah turut menerima fee ke dua proyek tersebut.

Sementara Zulkarnaen Djabar sendiri telah divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor dalam kasus. Dia mengajukan banding ke pengadilan tinggi karena menganggap vonisnya terlalu berat.

Zulkarnaen Djabar divonis dalam kasus dugaan suap proyek kitab suci Alquran dan pengadaan Laboratorium Komputer Madrasah Tsanawiah di Kemenag tahun anggaran 2011.

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%