detikcom
Jumat, 21/06/2013 13:34 WIB

35 Caleg DPR RI 'Bermasalah' Dilaporkan ke KPU

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU hingga saat ini masih terus menerima masukan dan laporan masyarakat terkait daftar caleg sementara yang dipublikasikan KPU. KPU telah menerima sebanyak 35 laporan.

"Sudah ada 40 laporan masyarakat, 5 di antaranya dari kabupaten/kota. Ya ada 5 yang nyasar ke kita," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam pesan singkat, Jumat (21/6/2013).

Menurutnya, 5 laporan yang dimaksud sebetulnya masyarakat yang melaporkan caleg di DPRD Kabupaten/Kota. Caleg itu harusnya dilaporkan di KPUD, namun mereka melaporkannya kepada KPU RI.

"Semua laporan tersebut tidak serta merta menggugurkan caleg. KPU akan mengklarifikasi terlebih dulu kepada partai politik bersangkutan," ungkapnya.

"KPU masih menerima masukan dan laporan masyarakat sampai tanggal 27 Juni 2013," lanjut mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

KPU telah menetapkan 6.550 daftar caleg sementara untuk Pemilu 2014. KPU juga telah mempublikasikan profil lengkap mereka melalui website KPU www.kpu.go.id.

Masukan dan tanggapan atas caleg dapat disampaikan langsung ke kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selain itu dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui e-mail: tanggapan.dcs@kpu.go.id.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%