Detik.com News
Detik.com

Jumat, 21/06/2013 13:34 WIB

35 Caleg DPR RI 'Bermasalah' Dilaporkan ke KPU

M Iqbal - detikNews
 35 Caleg DPR RI Bermasalah Dilaporkan ke KPU
Jakarta - KPU hingga saat ini masih terus menerima masukan dan laporan masyarakat terkait daftar caleg sementara yang dipublikasikan KPU. KPU telah menerima sebanyak 35 laporan.

"Sudah ada 40 laporan masyarakat, 5 di antaranya dari kabupaten/kota. Ya ada 5 yang nyasar ke kita," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam pesan singkat, Jumat (21/6/2013).

Menurutnya, 5 laporan yang dimaksud sebetulnya masyarakat yang melaporkan caleg di DPRD Kabupaten/Kota. Caleg itu harusnya dilaporkan di KPUD, namun mereka melaporkannya kepada KPU RI.

"Semua laporan tersebut tidak serta merta menggugurkan caleg. KPU akan mengklarifikasi terlebih dulu kepada partai politik bersangkutan," ungkapnya.

"KPU masih menerima masukan dan laporan masyarakat sampai tanggal 27 Juni 2013," lanjut mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

KPU telah menetapkan 6.550 daftar caleg sementara untuk Pemilu 2014. KPU juga telah mempublikasikan profil lengkap mereka melalui website KPU www.kpu.go.id.

Masukan dan tanggapan atas caleg dapat disampaikan langsung ke kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selain itu dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui e-mail: tanggapan.dcs@kpu.go.id.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%