Jumat, 21/06/2013 13:34 WIB

35 Caleg DPR RI 'Bermasalah' Dilaporkan ke KPU

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU hingga saat ini masih terus menerima masukan dan laporan masyarakat terkait daftar caleg sementara yang dipublikasikan KPU. KPU telah menerima sebanyak 35 laporan.

"Sudah ada 40 laporan masyarakat, 5 di antaranya dari kabupaten/kota. Ya ada 5 yang nyasar ke kita," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam pesan singkat, Jumat (21/6/2013).

Menurutnya, 5 laporan yang dimaksud sebetulnya masyarakat yang melaporkan caleg di DPRD Kabupaten/Kota. Caleg itu harusnya dilaporkan di KPUD, namun mereka melaporkannya kepada KPU RI.

"Semua laporan tersebut tidak serta merta menggugurkan caleg. KPU akan mengklarifikasi terlebih dulu kepada partai politik bersangkutan," ungkapnya.

"KPU masih menerima masukan dan laporan masyarakat sampai tanggal 27 Juni 2013," lanjut mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

KPU telah menetapkan 6.550 daftar caleg sementara untuk Pemilu 2014. KPU juga telah mempublikasikan profil lengkap mereka melalui website KPU www.kpu.go.id.

Masukan dan tanggapan atas caleg dapat disampaikan langsung ke kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selain itu dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui e-mail: tanggapan.dcs@kpu.go.id.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%