Kamis, 20/06/2013 18:24 WIB

Gugatan Pilgub Bali Ditolak MK, Pihak PAS Tuding Saksi Berbohong

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Kuasa hukum pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) yang kalah dalam Pilgub Bali 2013 menuding saksi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) membohongi masyarakat. Tudingan ini disampaikan setelah MK memutuskan menolak gugatan hasil Pilgub Bali 2013 yang dimohonkan PAS.

Kuasa hukum PAS, Arteria Dahlan, menilai saksi-saksi dari termohon yakni KPU Provinsi Bali telah berbohong. Saksi-saksi tersebut dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Bali 2013 di MK.

"Upaya hukum selanjutnya, kita kasih tahu masyarakat ya, saksi mereka bohong semua," kata Arteria di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).

Arteria juga menyesalkan proses sidang yang dinilainya berlangsung dalam waktu singkat hingga putusan. Menurutnya, gugatan hasil pemilu yang diajukan kliennya berlangsung hanya dua minggu mencatat rekor sidang tercepat di MK.

"Kita laporkan ke PTUN, sidangnya sangat cepat. Kemarin kesimpulan, sekarang sudah putusan dan dalam sejarah sidang MK, ini pertama kalinya sidang berlangsung sangat cepat," ujar Arteria.

MK memutuskan menolak gugatan PAS terhadap hasil pilgub Bali 2013 yang memenangkan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta). Menurut MK, dalil permohonan PAS tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Menanggapi hal ini, Arteria menyatakan putusan MK tidak cermat.

"Putusan MK ini tidak cermat, tidak penuh kehati-hatian," tutup Arteria.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%