detikcom
Kamis, 20/06/2013 18:24 WIB

Gugatan Pilgub Bali Ditolak MK, Pihak PAS Tuding Saksi Berbohong

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Kuasa hukum pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) yang kalah dalam Pilgub Bali 2013 menuding saksi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) membohongi masyarakat. Tudingan ini disampaikan setelah MK memutuskan menolak gugatan hasil Pilgub Bali 2013 yang dimohonkan PAS.

Kuasa hukum PAS, Arteria Dahlan, menilai saksi-saksi dari termohon yakni KPU Provinsi Bali telah berbohong. Saksi-saksi tersebut dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Bali 2013 di MK.

"Upaya hukum selanjutnya, kita kasih tahu masyarakat ya, saksi mereka bohong semua," kata Arteria di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).

Arteria juga menyesalkan proses sidang yang dinilainya berlangsung dalam waktu singkat hingga putusan. Menurutnya, gugatan hasil pemilu yang diajukan kliennya berlangsung hanya dua minggu mencatat rekor sidang tercepat di MK.

"Kita laporkan ke PTUN, sidangnya sangat cepat. Kemarin kesimpulan, sekarang sudah putusan dan dalam sejarah sidang MK, ini pertama kalinya sidang berlangsung sangat cepat," ujar Arteria.

MK memutuskan menolak gugatan PAS terhadap hasil pilgub Bali 2013 yang memenangkan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta). Menurut MK, dalil permohonan PAS tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Menanggapi hal ini, Arteria menyatakan putusan MK tidak cermat.

"Putusan MK ini tidak cermat, tidak penuh kehati-hatian," tutup Arteria.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%