Kamis, 20/06/2013 17:35 WIB

MK Kuatkan Pasangan Pasti-Kerta Pimpin Bali Hingga 2018

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Gugatan hasil Pilgub Bali 2013 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK ini menguatkan pasangan terpilih I Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) menjadi pemimpin Provinsi Bali untuk periode 2013-2018.

Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) provinsi Bali ini diajukan oleh pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) sebagai pemohon, yang kalah melawan Pasti-Kerta dalam pilgub Bali 2013.

"Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar majelis hakim konstitusi Akil Mochtar dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).

Menurut MK, pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara yang membuat Pasti-Kerta terpilih. Namun pemohon mempersoalkan pelaksanaan pilgub yang diduga terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

"Sekalipun ada dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, hal itu tidak dijelaskan secara rinci tentang yang dimaksud," ujar Akil membacakan pertimbangan putusan MK.

MK menambahkan pokok permohonan pemohon adalah pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan KPU provinsi Bali menghitung surat suara tidak dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan UU.

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian, menurut Mahkamah permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum," ujar Akil.

Seperti yang diketahui, Pasti-Kerta memperoleh 1.063.734 suara atau 50,02 persen. Sementara pasangan PAS hanya memperoleh 1.062.738 suara atau 49,98 persen. Pasangan terpilih Pasti-Kerta diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan 4 partai lainnya. Sementara pasangan PAS diusung salah satunya oleh PDI Perjuangan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%