detikcom
Kamis, 20/06/2013 16:24 WIB

Pemerintah Singapura Bentuk Komisi Khusus Atasi Kabut Asap

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Lee Hsien Loong (Straits Times)
Singapura - Pemerintah Singapura terus mencari cara untuk mengatasi polusi asap yang melanda wilayah mereka. Salah satunya pembentukan komisi khusus untuk membahas solusi penanganan kabut asap ini.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menuturkan, komisi bernama Haze Inter-Ministerial Committee ini akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, yang juga dikenal sebagai dokter anak dan ahli genetika. Komisi ini akan fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kabut asap.

"Melindungi kesehatan dan keselamatan publik, bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk mengurangi kabut asap langsung dari sumbernya dan menjaga ketahanan ekonomi dan sosial," ujar PM Lee dalam konferensi pers seperti dilansir Straits Times, Kamis (20/6/2013).

Komisi ini juga memiliki serangkaian tugas lainnya, seperti meninjau panduan yang ada demi melindungi pihak-pihak yang rawan, memastikan bahwa aktivitas masyarakat dan bisnis, terutama layanan penting, untuk tetap bisa beroperasi. Panduan yang jelas soal langkah perlindungan bagi setiap level Pollutant Standards Index (PSI) akan segera dikeluarkan oleh komisi.

"Saya minta warga Singapura tetap tenang dan saling menjaga satu sama lain. Tolong perhatikan tetangga Anda, terutama yang berusia lanjut dan yang masih anak-anak. Jika ada dari mereka yang mengalami gangguan pernafasan, tolong bawa mereka ke klinik segera," ucap PM Lee.

"Saya yakin kita bisa mengatasi masalah ini, dan melaluinya jika kita tetap bersatu dan bekerja bersama," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nvc/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%