Kamis, 20/06/2013 16:08 WIB

Menhut: Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Lahan di Riau

Mega Putra Ratya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kebakaran hutan di Riau disinyalir dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Jika ini benar, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan meminta agar pelakunya ditindak tegas.

"Kita tidak salahkan Si A, Si B. Kalau ada yang langgar, kita minta ditindak tegas. Tadi (rapat) di Menkokesra juga begitu. Kalau ada yang disinyalir kebakaran akibat pembukaan lahan dengan cara membakar atau land clearing, kalau memang ada, kita minta aparat untuk tindak tegas," ujar Zulkifli Hasan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).

Zulkifli mengatakan, saat ini pihaknya tengah berupaya untuk memadamkan api yang menimbulkan asap tebal, bahkan hingga ke Singapura. Namun tentu upaya ini juga harus didukung oleh Pemda setempat.

"Walaupun gubernur (Riau) lagi ada masalah, bupati meski sekarang lagi pilkada, tapi ini tugas pokok," katanya.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan tercatat di bursa Singapura membantah menggunakan metode pembakaran hutan untuk membersihkan lahannya.

Teknik pembersihan lahan dengan menebang dan membakar perkebunan merupakan penyebab utama dari krisis asap yang kini melanda Singapura dan Malaysia. Banyak perusahaan yang sahamnya terdaftar di Singapura memiliki lahan perkebunan di wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Seperti dilansir Straits Times, Kamis (20/6/2013), perusahaan-perusahaan tersebut kompak membantah. Mereka menyatakan bahwa pihaknya memilih opsi pendekatan mekanis, yakni dengan menggunakan ekskavator dan buldoser dalam membersihkan lahan sebelum ditanami kembali.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%