Kamis, 20/06/2013 12:08 WIB

Sosialisasikan Pengurangan Subsidi BBM, Mensos: PKS Masih di Koalisi

Andrew Thel Aviv - detikNews
Jakarta - PKS boleh saja menolak kenaikan harga BBM. Tapi kini Mensos dari PKS, Salim Segaf Aljufri, sibuk menyosialisasikan rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Salim pun menegaskan PKS masih di koalisi.

Padahal petinggi parpol koalisi sudah tak mengakui PKS di koalisi. Sebut saja ketua harian DPP PD Syarief Hasan yang menyebut PKS oposisi dan Waketum PD Nurhayati Alie Assegaf yang menegaskan koalisi dengan PKS sudah usai. Namun Salim yang juga tokoh senior PKS bergeming.

"Sampai saat ini masih di koalisi kok," kata Salim kepada wartawan usai sosialisasi kebijakan pengurangan subsidi BBM dan program percepatan dan perlindungan sosial di Hotel Marlynn Park, Jl KH Hasyim Asyari, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).

Salim lantas bicara soal perbedaan sikap DPP PKS dan menterinya di kabinet. Menurutnya perbedaan sikap karena perbedaan posisi antara partai dengan menteri yang diwakafkan sebagai pembantu presiden.

"Itu sikap tegas PKS (menolak kenaikan BBM). Tidak ditanyakan ke menterinya kan. Kalau menteri ya melakukan program pemerintah kalau PKS di rapat paripurna yang paling top ya partainya sendiri yang menjawab," tegasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%