Kamis, 20/06/2013 12:08 WIB

Sosialisasikan Pengurangan Subsidi BBM, Mensos: PKS Masih di Koalisi

Andrew Thel Aviv - detikNews
Jakarta - PKS boleh saja menolak kenaikan harga BBM. Tapi kini Mensos dari PKS, Salim Segaf Aljufri, sibuk menyosialisasikan rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Salim pun menegaskan PKS masih di koalisi.

Padahal petinggi parpol koalisi sudah tak mengakui PKS di koalisi. Sebut saja ketua harian DPP PD Syarief Hasan yang menyebut PKS oposisi dan Waketum PD Nurhayati Alie Assegaf yang menegaskan koalisi dengan PKS sudah usai. Namun Salim yang juga tokoh senior PKS bergeming.

"Sampai saat ini masih di koalisi kok," kata Salim kepada wartawan usai sosialisasi kebijakan pengurangan subsidi BBM dan program percepatan dan perlindungan sosial di Hotel Marlynn Park, Jl KH Hasyim Asyari, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).

Salim lantas bicara soal perbedaan sikap DPP PKS dan menterinya di kabinet. Menurutnya perbedaan sikap karena perbedaan posisi antara partai dengan menteri yang diwakafkan sebagai pembantu presiden.

"Itu sikap tegas PKS (menolak kenaikan BBM). Tidak ditanyakan ke menterinya kan. Kalau menteri ya melakukan program pemerintah kalau PKS di rapat paripurna yang paling top ya partainya sendiri yang menjawab," tegasnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(van/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%