detikcom
Kamis, 20/06/2013 12:08 WIB

Sosialisasikan Pengurangan Subsidi BBM, Mensos: PKS Masih di Koalisi

Andrew Thel Aviv - detikNews
Jakarta - PKS boleh saja menolak kenaikan harga BBM. Tapi kini Mensos dari PKS, Salim Segaf Aljufri, sibuk menyosialisasikan rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Salim pun menegaskan PKS masih di koalisi.

Padahal petinggi parpol koalisi sudah tak mengakui PKS di koalisi. Sebut saja ketua harian DPP PD Syarief Hasan yang menyebut PKS oposisi dan Waketum PD Nurhayati Alie Assegaf yang menegaskan koalisi dengan PKS sudah usai. Namun Salim yang juga tokoh senior PKS bergeming.

"Sampai saat ini masih di koalisi kok," kata Salim kepada wartawan usai sosialisasi kebijakan pengurangan subsidi BBM dan program percepatan dan perlindungan sosial di Hotel Marlynn Park, Jl KH Hasyim Asyari, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).

Salim lantas bicara soal perbedaan sikap DPP PKS dan menterinya di kabinet. Menurutnya perbedaan sikap karena perbedaan posisi antara partai dengan menteri yang diwakafkan sebagai pembantu presiden.

"Itu sikap tegas PKS (menolak kenaikan BBM). Tidak ditanyakan ke menterinya kan. Kalau menteri ya melakukan program pemerintah kalau PKS di rapat paripurna yang paling top ya partainya sendiri yang menjawab," tegasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%