detikcom
Kamis, 20/06/2013 07:53 WIB

Cegah Fasilitas Umum Dirusak, Pemerintah Sebaiknya Lokalisir Aksi Demo

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Ilustrasi (detikcom)
Jakarta - Akhir-akhir ini terjadi beberapa aksi demontrasi yang berakhir rusuh, fasilitas umum menjadi korban. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah disarankan untuk membuat tempat khusus bagi para pengunjuk rasa.

"Buat saja tempat khusus untuk demontrasi, misal taman depan DPR itu bisa digunakan untuk melokalisir demonstran," ujar pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna saat berbincang dengan detikcom, Rabu (19/6/2013).

Menurut Yayat ketika demontran dilokalisir, maka mereka tidak akan bisa melakukan perusakan. Bahkan mereka juga tidak akan bisa mengganggu mobilitas dan kegiatan warga. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan mendesain taman menjadi tempat khusus untuk berunjuk rasa.

"Jakarta perlu menambah ruang-ruang terbuka khususnya di area strategis. Nantinya tempat-tempat itu bisa digunakan untu berunjuk rasa," Tambahnya.

Yayat berpandangan salah satu penyebab terjadinya perusakan adalah ada jarak yang terlalu jauh antara demontra dan para pejabat, sehingga mereka merasa tidak didengarkan. Dia mencontohkan pagar dan tembok kokoh di depan gedung DPR menyebabkan para demontran sering kali merasa tidak diperhatikan dan didengarkan.

"Tembok dan pagar menghambat untuk berkomunikasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan perusakan," pungkasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%