Detik.com News
Detik.com
Kamis, 20/06/2013 07:53 WIB

Cegah Fasilitas Umum Dirusak, Pemerintah Sebaiknya Lokalisir Aksi Demo

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Cegah Fasilitas Umum Dirusak, Pemerintah Sebaiknya Lokalisir Aksi Demo Ilustrasi (detikcom)
Jakarta - Akhir-akhir ini terjadi beberapa aksi demontrasi yang berakhir rusuh, fasilitas umum menjadi korban. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah disarankan untuk membuat tempat khusus bagi para pengunjuk rasa.

"Buat saja tempat khusus untuk demontrasi, misal taman depan DPR itu bisa digunakan untuk melokalisir demonstran," ujar pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna saat berbincang dengan detikcom, Rabu (19/6/2013).

Menurut Yayat ketika demontran dilokalisir, maka mereka tidak akan bisa melakukan perusakan. Bahkan mereka juga tidak akan bisa mengganggu mobilitas dan kegiatan warga. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan mendesain taman menjadi tempat khusus untuk berunjuk rasa.

"Jakarta perlu menambah ruang-ruang terbuka khususnya di area strategis. Nantinya tempat-tempat itu bisa digunakan untu berunjuk rasa," Tambahnya.

Yayat berpandangan salah satu penyebab terjadinya perusakan adalah ada jarak yang terlalu jauh antara demontra dan para pejabat, sehingga mereka merasa tidak didengarkan. Dia mencontohkan pagar dan tembok kokoh di depan gedung DPR menyebabkan para demontran sering kali merasa tidak diperhatikan dan didengarkan.

"Tembok dan pagar menghambat untuk berkomunikasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan perusakan," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%