detikcom

Kamis, 20/06/2013 07:53 WIB

Cegah Fasilitas Umum Dirusak, Pemerintah Sebaiknya Lokalisir Aksi Demo

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Ilustrasi (detikcom)
Jakarta - Akhir-akhir ini terjadi beberapa aksi demontrasi yang berakhir rusuh, fasilitas umum menjadi korban. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah disarankan untuk membuat tempat khusus bagi para pengunjuk rasa.

"Buat saja tempat khusus untuk demontrasi, misal taman depan DPR itu bisa digunakan untuk melokalisir demonstran," ujar pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna saat berbincang dengan detikcom, Rabu (19/6/2013).

Menurut Yayat ketika demontran dilokalisir, maka mereka tidak akan bisa melakukan perusakan. Bahkan mereka juga tidak akan bisa mengganggu mobilitas dan kegiatan warga. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan mendesain taman menjadi tempat khusus untuk berunjuk rasa.

"Jakarta perlu menambah ruang-ruang terbuka khususnya di area strategis. Nantinya tempat-tempat itu bisa digunakan untu berunjuk rasa," Tambahnya.

Yayat berpandangan salah satu penyebab terjadinya perusakan adalah ada jarak yang terlalu jauh antara demontra dan para pejabat, sehingga mereka merasa tidak didengarkan. Dia mencontohkan pagar dan tembok kokoh di depan gedung DPR menyebabkan para demontran sering kali merasa tidak diperhatikan dan didengarkan.

"Tembok dan pagar menghambat untuk berkomunikasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan perusakan," pungkasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/rvk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
72%
Kontra
28%