detikcom
Senin, 17/06/2013 11:27 WIB

Hari ke-246 Jokowi

Tak Setuju Balsem, Jokowi: Sebaiknya Diberikan Untuk Usaha Produktif

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Secara pribadi, Gubernur DKI Joko Widodo tak setuju dengan program pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin (Balsem) sebagai kompensasi kenaikan BBM. Dia lebih sepakat bila dana diberikan untuk usaha produktif rakyat.

"Saya dari dulu emang nggak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif. Usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," kata Jokowi di Balaikota, Jakpus, Senin (17/6/2013).

"Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang Balsem ini juga, semuanya," terangnya.

Soal kenaikan BBM, Jokowi tak mau berkomentar banyak. Dia menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Namun, khusus program bantuan langsung, dia memang menilai itu kurang tepat. "Tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," imbuhnya.

Rencana kenaikan bensin subsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 sudah diumumkan pemerintah. Sebagai kompensasi kenaikan, bakal dibagikan uang Rp 150 ribu selama 4 bulan bagi 15,5 juta KK miskin dan nyaris miskin di Indonesia dengan nilai total Rp 9,3 triliun. Program itu bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem).




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%