detikcom
Senin, 17/06/2013 11:27 WIB

Hari ke-246 Jokowi

Tak Setuju Balsem, Jokowi: Sebaiknya Diberikan Untuk Usaha Produktif

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Secara pribadi, Gubernur DKI Joko Widodo tak setuju dengan program pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin (Balsem) sebagai kompensasi kenaikan BBM. Dia lebih sepakat bila dana diberikan untuk usaha produktif rakyat.

"Saya dari dulu emang nggak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif. Usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," kata Jokowi di Balaikota, Jakpus, Senin (17/6/2013).

"Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang Balsem ini juga, semuanya," terangnya.

Soal kenaikan BBM, Jokowi tak mau berkomentar banyak. Dia menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Namun, khusus program bantuan langsung, dia memang menilai itu kurang tepat. "Tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," imbuhnya.

Rencana kenaikan bensin subsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 sudah diumumkan pemerintah. Sebagai kompensasi kenaikan, bakal dibagikan uang Rp 150 ribu selama 4 bulan bagi 15,5 juta KK miskin dan nyaris miskin di Indonesia dengan nilai total Rp 9,3 triliun. Program itu bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem).




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%