Detik.com News
Detik.com

Senin, 17/06/2013 11:27 WIB

Hari ke-246 Jokowi

Tak Setuju Balsem, Jokowi: Sebaiknya Diberikan Untuk Usaha Produktif

Mulya Nurbilkis - detikNews
Tak Setuju Balsem, Jokowi: Sebaiknya Diberikan Untuk Usaha Produktif
Jakarta - Secara pribadi, Gubernur DKI Joko Widodo tak setuju dengan program pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin (Balsem) sebagai kompensasi kenaikan BBM. Dia lebih sepakat bila dana diberikan untuk usaha produktif rakyat.

"Saya dari dulu emang nggak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif. Usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," kata Jokowi di Balaikota, Jakpus, Senin (17/6/2013).

"Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang Balsem ini juga, semuanya," terangnya.

Soal kenaikan BBM, Jokowi tak mau berkomentar banyak. Dia menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Namun, khusus program bantuan langsung, dia memang menilai itu kurang tepat. "Tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," imbuhnya.

Rencana kenaikan bensin subsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 sudah diumumkan pemerintah. Sebagai kompensasi kenaikan, bakal dibagikan uang Rp 150 ribu selama 4 bulan bagi 15,5 juta KK miskin dan nyaris miskin di Indonesia dengan nilai total Rp 9,3 triliun. Program itu bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem).




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
96%
Kontra
4%