detikcom
Senin, 17/06/2013 11:27 WIB

Hari ke-246 Jokowi

Tak Setuju Balsem, Jokowi: Sebaiknya Diberikan Untuk Usaha Produktif

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Secara pribadi, Gubernur DKI Joko Widodo tak setuju dengan program pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin (Balsem) sebagai kompensasi kenaikan BBM. Dia lebih sepakat bila dana diberikan untuk usaha produktif rakyat.

"Saya dari dulu emang nggak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif. Usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," kata Jokowi di Balaikota, Jakpus, Senin (17/6/2013).

"Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang Balsem ini juga, semuanya," terangnya.

Soal kenaikan BBM, Jokowi tak mau berkomentar banyak. Dia menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Namun, khusus program bantuan langsung, dia memang menilai itu kurang tepat. "Tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," imbuhnya.

Rencana kenaikan bensin subsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 sudah diumumkan pemerintah. Sebagai kompensasi kenaikan, bakal dibagikan uang Rp 150 ribu selama 4 bulan bagi 15,5 juta KK miskin dan nyaris miskin di Indonesia dengan nilai total Rp 9,3 triliun. Program itu bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem).




Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(mad/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%