detikcom
Minggu, 16/06/2013 07:02 WIB

Penggunaan Jilbab Diyakini Tak Akan Pengaruhi Kinerja Polwan

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Larang penggunaan jilbab untuk polisi wanita saat ini sedang ramai dibicarakan. Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan polwan berjilbab seperti di Aceh dan beberapa negara di belahan barat tidak mempengaruhi kinerja mereka.

Selain itu, IPW juga mengkritik keras pernyataan orang nomor dua di Polri, Komjen Pol Nanan Sukarna, terkait polwan berjilbab lebih baik berhenti jadi polisi.

"Polwan pakai jilbab itu tidak mempengaruhi tugasnya, dan pernyataan Wakapolri itu sangat tidak arif," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane pada detikcom, Minggu (16/6/2013).

Neta menyatakan IPW mendukung polwan yang ingin memakai jilbab. Namun harus melalui upaya mengubah peraturan seragam wanita untuk anggota Polri.

"Memang peraturan itu ada, tapi Wakapolri tidak bisa sewenang-wenang menyatakan polwan pakai jilbab keluar dari polisi. Ini kan menunjukkan arogansi," ujar Neta.

Seperti yang diketahui, Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mengatakan polwan yang ingin berjilbab lebih baik berhenti bekerja sebagai polisi. Hal ini mengacu pada aturan Polri soal seragam dinas kepolisian.

"Biarkan para polwan itu melakukan lobi-lobi, berjuang meminta dukungan untuk membantu membentuk opini pantas tidak polwan memakai jilbab. Kemudian desak peraturan seragam diubah," tutup Neta.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%