Minggu, 16/06/2013 07:02 WIB

Penggunaan Jilbab Diyakini Tak Akan Pengaruhi Kinerja Polwan

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Larang penggunaan jilbab untuk polisi wanita saat ini sedang ramai dibicarakan. Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan polwan berjilbab seperti di Aceh dan beberapa negara di belahan barat tidak mempengaruhi kinerja mereka.

Selain itu, IPW juga mengkritik keras pernyataan orang nomor dua di Polri, Komjen Pol Nanan Sukarna, terkait polwan berjilbab lebih baik berhenti jadi polisi.

"Polwan pakai jilbab itu tidak mempengaruhi tugasnya, dan pernyataan Wakapolri itu sangat tidak arif," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane pada detikcom, Minggu (16/6/2013).

Neta menyatakan IPW mendukung polwan yang ingin memakai jilbab. Namun harus melalui upaya mengubah peraturan seragam wanita untuk anggota Polri.

"Memang peraturan itu ada, tapi Wakapolri tidak bisa sewenang-wenang menyatakan polwan pakai jilbab keluar dari polisi. Ini kan menunjukkan arogansi," ujar Neta.

Seperti yang diketahui, Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mengatakan polwan yang ingin berjilbab lebih baik berhenti bekerja sebagai polisi. Hal ini mengacu pada aturan Polri soal seragam dinas kepolisian.

"Biarkan para polwan itu melakukan lobi-lobi, berjuang meminta dukungan untuk membantu membentuk opini pantas tidak polwan memakai jilbab. Kemudian desak peraturan seragam diubah," tutup Neta.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(vid/trq)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%