detikcom
Minggu, 16/06/2013 07:02 WIB

Penggunaan Jilbab Diyakini Tak Akan Pengaruhi Kinerja Polwan

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Larang penggunaan jilbab untuk polisi wanita saat ini sedang ramai dibicarakan. Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan polwan berjilbab seperti di Aceh dan beberapa negara di belahan barat tidak mempengaruhi kinerja mereka.

Selain itu, IPW juga mengkritik keras pernyataan orang nomor dua di Polri, Komjen Pol Nanan Sukarna, terkait polwan berjilbab lebih baik berhenti jadi polisi.

"Polwan pakai jilbab itu tidak mempengaruhi tugasnya, dan pernyataan Wakapolri itu sangat tidak arif," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane pada detikcom, Minggu (16/6/2013).

Neta menyatakan IPW mendukung polwan yang ingin memakai jilbab. Namun harus melalui upaya mengubah peraturan seragam wanita untuk anggota Polri.

"Memang peraturan itu ada, tapi Wakapolri tidak bisa sewenang-wenang menyatakan polwan pakai jilbab keluar dari polisi. Ini kan menunjukkan arogansi," ujar Neta.

Seperti yang diketahui, Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mengatakan polwan yang ingin berjilbab lebih baik berhenti bekerja sebagai polisi. Hal ini mengacu pada aturan Polri soal seragam dinas kepolisian.

"Biarkan para polwan itu melakukan lobi-lobi, berjuang meminta dukungan untuk membantu membentuk opini pantas tidak polwan memakai jilbab. Kemudian desak peraturan seragam diubah," tutup Neta.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%