Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 15/06/2013 22:34 WIB

Tidak Terkait TPPU, Fortuner Milik Ahmad Zaki Dikembalikan KPK

Fajar Pratama - detikNews
Tidak Terkait TPPU, Fortuner Milik Ahmad Zaki Dikembalikan KPK
Jakarta - KPK mengembalikan satu dari sejumlah mobil yang disita terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Luthfi Hasan Ishaaq. Mobil Fortuner atas nama Ahmad Zaki dikembalikan.

"Setelah berkas diserahkan kepada jaksa dan kemudian jaksa melakukan penelitian, kemudian disimpulkan terhadap mobil sitaan yang disita terkait kasus HI dan AF, maka mobil Fortuner B 544 MSI atas nama Ahmad Zaki dikembalikan," ujar Jubir KPK Johan Budi, Sabtu (15/6/2013).

Jaksa menyatakan, mobil Fortuner tersebut tidak terkait dengan kasus pencucian uang Luthfi. Zaki, pemilik mobil tersebut diketahui merupakan asisten dari Luthfi.

"Mobil tersebut dari data yang didapat di akhir penyidikkan ke penuntutan tidak terkait kasus TPPu," kata Johan.

Pihak KPK, kata Johan, baru mendapatkan data klarifikasi mengenai tidak adanya kaitan Luthfi dalam pembelian mobil tersebut pada 12 Juni 2013.

"Sehingga, sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan, mobil tersebut diserahkan kepada pemilik (Ahmad Zaki) melalui Zainudin Paru karena barang tersebut disita dari Zainudin Paru," kata Johan.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%