detikcom
Jumat, 14/06/2013 18:15 WIB

Pemprov DKI Tata Ulang Penghuni Rusunawa Pulo Gebang Minggu Depan

Endro Cahyo - detikNews
Jakarta - Salah seorang pengelola rusunawa Pulo Gebang diduga melakukan praktik jual beli unit rusun. Namun ternyata sebagian penghuni rusun tersebut belum menandatangani perjanjian penggunaan rusun.

"Di Pulo Gebang ini khusus di blok A dan blok B, belum ada bukti kalau mereka itu tinggal di mana," ujar Kadis Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Jonathan Pasodung di rusunawa Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2013).

Menurut Jonathan, pihaknya memang belum memberikan surat perjanjian kepada penghuni rusun. Surat perjanjian tersebut akan diberikan minggu depan.

"Minggu depan kita akan bekerja sama dengan bank DKI," ujarnya.

Setelah kerjasama dengan Bank DKI tersebut, barulah perjanjian dengan penghuni rusun akan dilakukan. "Jadi sekali lagi nanti pelayanannya di sini. Sesudah itu baru ada surat perjanjian penghunian," jelas Jonathan.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta belum memiliki identitas sebagian penghuni rusunawa Pulo Gebang. Selain itu terjadi praktik jual beli rusun yang diduga dilakukan oleh pengelola rusun itu sendiri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kff/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%