detikcom

Jumat, 14/06/2013 18:15 WIB

Pemprov DKI Tata Ulang Penghuni Rusunawa Pulo Gebang Minggu Depan

Endro Cahyo - detikNews
Jakarta - Salah seorang pengelola rusunawa Pulo Gebang diduga melakukan praktik jual beli unit rusun. Namun ternyata sebagian penghuni rusun tersebut belum menandatangani perjanjian penggunaan rusun.

"Di Pulo Gebang ini khusus di blok A dan blok B, belum ada bukti kalau mereka itu tinggal di mana," ujar Kadis Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Jonathan Pasodung di rusunawa Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2013).

Menurut Jonathan, pihaknya memang belum memberikan surat perjanjian kepada penghuni rusun. Surat perjanjian tersebut akan diberikan minggu depan.

"Minggu depan kita akan bekerja sama dengan bank DKI," ujarnya.

Setelah kerjasama dengan Bank DKI tersebut, barulah perjanjian dengan penghuni rusun akan dilakukan. "Jadi sekali lagi nanti pelayanannya di sini. Sesudah itu baru ada surat perjanjian penghunian," jelas Jonathan.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta belum memiliki identitas sebagian penghuni rusunawa Pulo Gebang. Selain itu terjadi praktik jual beli rusun yang diduga dilakukan oleh pengelola rusun itu sendiri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kff/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%