Jumat, 14/06/2013 18:15 WIB

Pemprov DKI Tata Ulang Penghuni Rusunawa Pulo Gebang Minggu Depan

Endro Cahyo - detikNews
Jakarta - Salah seorang pengelola rusunawa Pulo Gebang diduga melakukan praktik jual beli unit rusun. Namun ternyata sebagian penghuni rusun tersebut belum menandatangani perjanjian penggunaan rusun.

"Di Pulo Gebang ini khusus di blok A dan blok B, belum ada bukti kalau mereka itu tinggal di mana," ujar Kadis Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Jonathan Pasodung di rusunawa Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2013).

Menurut Jonathan, pihaknya memang belum memberikan surat perjanjian kepada penghuni rusun. Surat perjanjian tersebut akan diberikan minggu depan.

"Minggu depan kita akan bekerja sama dengan bank DKI," ujarnya.

Setelah kerjasama dengan Bank DKI tersebut, barulah perjanjian dengan penghuni rusun akan dilakukan. "Jadi sekali lagi nanti pelayanannya di sini. Sesudah itu baru ada surat perjanjian penghunian," jelas Jonathan.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta belum memiliki identitas sebagian penghuni rusunawa Pulo Gebang. Selain itu terjadi praktik jual beli rusun yang diduga dilakukan oleh pengelola rusun itu sendiri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kff/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%