detikcom
Jumat, 14/06/2013 18:15 WIB

Pemprov DKI Tata Ulang Penghuni Rusunawa Pulo Gebang Minggu Depan

Endro Cahyo - detikNews
Jakarta - Salah seorang pengelola rusunawa Pulo Gebang diduga melakukan praktik jual beli unit rusun. Namun ternyata sebagian penghuni rusun tersebut belum menandatangani perjanjian penggunaan rusun.

"Di Pulo Gebang ini khusus di blok A dan blok B, belum ada bukti kalau mereka itu tinggal di mana," ujar Kadis Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Jonathan Pasodung di rusunawa Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2013).

Menurut Jonathan, pihaknya memang belum memberikan surat perjanjian kepada penghuni rusun. Surat perjanjian tersebut akan diberikan minggu depan.

"Minggu depan kita akan bekerja sama dengan bank DKI," ujarnya.

Setelah kerjasama dengan Bank DKI tersebut, barulah perjanjian dengan penghuni rusun akan dilakukan. "Jadi sekali lagi nanti pelayanannya di sini. Sesudah itu baru ada surat perjanjian penghunian," jelas Jonathan.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta belum memiliki identitas sebagian penghuni rusunawa Pulo Gebang. Selain itu terjadi praktik jual beli rusun yang diduga dilakukan oleh pengelola rusun itu sendiri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kff/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%