detikcom
Jumat, 14/06/2013 15:25 WIB

Larangan Polwan Berjilbab, Kapolri: Ketentuannya Seperti Itu

Rivki - detikNews
Jenderal Timur Pradopo (Ari S/ detikcom)
Jakarta - Tidak diakuinya jilbab sebagai pakaian polwan berpangkal dari Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengaku peraturan itu bisa diubah.

Berikut keterangan Kapolri usai menghadiri acara Forum Pemred di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/6/2013).

Wartawan: Bagaimana tanggapan soal larangan polwan berjilbab?

Timur: Bukan tidak boleh. Saya kira itu ketentuan. Dan ketentuannya masih sepeti itu, harapan. Itu dinamika kebutuhan. Jadi saya kira seperti itu.

Wartawan: Jadi masih berubah lagi ya Pak?

Timur: Saya kira begitu.

Belum jelas apakah Kapolri akan merevisi peraturan tersebut atau tidak. Dalam surat keputusan tersebut pengecualian diberikan pada polwan yang bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(gah/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
52%
Kontra
48%