detikcom
Jumat, 14/06/2013 04:58 WIB

Tersangka Korupsi Tafsir Nurchamid akan Dicopot dari Posisi Warek UI

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK menetapkan Wakil Rektor UI Tafsir Nurchamid sebagai tersangka dugaan korupsi instalasi peralatan di perpustakaan UI. Ternyata pihak universitas juga akan mencopot Tafsir dari jabatannya.

"Bahwa tanggal 22 Juni akan ada sertijab. Mulai dari SU, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3," ujar Farida Haryoko, Head of Communication Office Universitas Indonesia, Jumat (14/6/2013).

Farida mengatakan, serah terima jabatan pimpinan UI tersebut sama sekali tidak terkait dengan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Tafsir yang menjabat sebagai rektor dua. Hal itu sudah direncanakan sejak lama.

"Pergantian jajaran pimpinan yang telah dirancang sejak pelantikan Pj rektor," kata Farida.

KPK menetapkan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Layanan Administrasi Umum UI, Tafsir Nurchamid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan teknologi informasi (IT) perpustakaan UI.

"Setelah melakukan penyelidikan pembangunan dan instalasi perpustakaan pusat di UI tahun anggaran 2010-2011, kami temukan dua alat bukti yang cukup bahwa Wakil Rektor bidang SDM dan Pelayanan Administrasi Umum berinisial TN sebagai tersangka," ujar Jubir KPK Johan Budi di kantornya, Kamis (13/6/2013).

Johan mengatakan Tafsir dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. "Diduga sementara TN sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini," kata Johan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%