detikcom
Kamis, 13/06/2013 22:32 WIB

Banjir Bandang di Kalimantan Selatan, 1 Orang Tewas

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Banjir bandang melanda tiga Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Satu warga Kecamatan Antakan meninggal akibat terbawa arus.

"Satu orang meninggal dunia karena hanyut di Kecamatan Antakan," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo dalam rilis, Kamis (13/6/2013).

Banjir bandang ini dikarenakan tingginya curah hujan di daerah Indonesia tengah. Adapun ketiga kecamatan yang dilanda banjir bandang yaitu Kecamatan Antakan, Kecamatan Batang Alai Timur, dan Kecamatan Alai Utara.

"Di Kecamatan Alai Utara ratusan rumah dan bangunan lain mengalami kerusakan," ujar Sutopo.

Berikut rincian kerugian materil yang dialami di Kecamatan Alai Utara, beberapa desa yang terendam banjir:

-Desa. Ilong, 25 buah rumah, lahan pertanian 3 ha kebun semangka,1 sekolah dan kantor DIKNAS,
-Desa. Ilong Tengah, 50 unit rumah, 1 pesantren, 1 jembatan gantung rusak berat,
-Desa. Ilong Pasar Lama, 63 unit rumah, tambak ikan dan ternak hanyut terbawa air,
-Desa. Sumanggi, 99 unit rumah, 1 sekolah SMP, 1 jembatan rusak ringan,
-Desa. Sumanggi Seberang, 93 unit rumah, 1 langgar atau Mushola, 1 tanggul jebol,1 jembatan gantung rusak sedang
-Desa. Awang Baru, 132 unit rumah, 2 tanggul longsor, 1 jalan Kabupaten longsor, dan 1 jalan usaha tani.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(edo/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%