detikcom
Kamis, 13/06/2013 19:56 WIB

4 Kades di Garut Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyelewengan Raskin

Mansyur Hidayat - detikNews
Garut, - Polres Garut Jawa Barat, menetapkan empat kepala desa dan satu sekretaris desa di Kecamatan Cibiuk Garut sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan distribusi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) tahun 2012. Lima orang pejabat desa tersebut belum dikenai penahanan sebab masih menunggu izin dari Bupati Garut.

"Kami belum mendapatkan surat izin dari Bupati Garut untuk pemeriksaan lanjutan, tetapi kami sudah menetapkan seluruhnya sebagai tersangka, " ujar Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dadang Garnadi, Kamis (13/6/2013), petang kepada wartawan.

Menurut Dadang, penyimpangan yang dilakukan aparat desa tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai Rp 248. Modus pelaku adalah menjual jatah raskin sebanyak 4 hingga 8 ton dan hasilnya dipakai untuk memperkaya diri sendiri.

"Ya, jadi berasnya dijual bukan kepada warga miskin dan hasilnya juga dimakan sendiri, " ungkap Dadang.

Lanjut Dadang, masing-masing tersangka berinisial Ag (Kades Cibiuk Kidul) melakukan penyimpangan senilai Rp49 juta lebih, tersangka Ap (Kades Cibiuk Kaler) diduga melakukan penyimpang Rp30,7 juta, TK (Kades Majasari) Rp50,8 juta, As (Kades Cipareuan) Rp52,2 juta dan tersangka Rh (Sekdes Lingkung Pasir) diduga melakukan penyimpangan raskin Rp41,7 juta.

"Selain para kades dan seorang Sekdes kami juga akan menetapkan tersangka lainnya, tergantung perkembangan pemeriksaan," ujarnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%