Detik.com News
Detik.com
Kamis, 13/06/2013 19:56 WIB

4 Kades di Garut Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyelewengan Raskin

Mansyur Hidayat - detikNews
Garut, - Polres Garut Jawa Barat, menetapkan empat kepala desa dan satu sekretaris desa di Kecamatan Cibiuk Garut sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan distribusi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) tahun 2012. Lima orang pejabat desa tersebut belum dikenai penahanan sebab masih menunggu izin dari Bupati Garut.

"Kami belum mendapatkan surat izin dari Bupati Garut untuk pemeriksaan lanjutan, tetapi kami sudah menetapkan seluruhnya sebagai tersangka, " ujar Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dadang Garnadi, Kamis (13/6/2013), petang kepada wartawan.

Menurut Dadang, penyimpangan yang dilakukan aparat desa tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai Rp 248. Modus pelaku adalah menjual jatah raskin sebanyak 4 hingga 8 ton dan hasilnya dipakai untuk memperkaya diri sendiri.

"Ya, jadi berasnya dijual bukan kepada warga miskin dan hasilnya juga dimakan sendiri, " ungkap Dadang.

Lanjut Dadang, masing-masing tersangka berinisial Ag (Kades Cibiuk Kidul) melakukan penyimpangan senilai Rp49 juta lebih, tersangka Ap (Kades Cibiuk Kaler) diduga melakukan penyimpang Rp30,7 juta, TK (Kades Majasari) Rp50,8 juta, As (Kades Cipareuan) Rp52,2 juta dan tersangka Rh (Sekdes Lingkung Pasir) diduga melakukan penyimpangan raskin Rp41,7 juta.

"Selain para kades dan seorang Sekdes kami juga akan menetapkan tersangka lainnya, tergantung perkembangan pemeriksaan," ujarnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%