detikcom
Kamis, 13/06/2013 19:56 WIB

4 Kades di Garut Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyelewengan Raskin

Mansyur Hidayat - detikNews
Garut, - Polres Garut Jawa Barat, menetapkan empat kepala desa dan satu sekretaris desa di Kecamatan Cibiuk Garut sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan distribusi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) tahun 2012. Lima orang pejabat desa tersebut belum dikenai penahanan sebab masih menunggu izin dari Bupati Garut.

"Kami belum mendapatkan surat izin dari Bupati Garut untuk pemeriksaan lanjutan, tetapi kami sudah menetapkan seluruhnya sebagai tersangka, " ujar Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dadang Garnadi, Kamis (13/6/2013), petang kepada wartawan.

Menurut Dadang, penyimpangan yang dilakukan aparat desa tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai Rp 248. Modus pelaku adalah menjual jatah raskin sebanyak 4 hingga 8 ton dan hasilnya dipakai untuk memperkaya diri sendiri.

"Ya, jadi berasnya dijual bukan kepada warga miskin dan hasilnya juga dimakan sendiri, " ungkap Dadang.

Lanjut Dadang, masing-masing tersangka berinisial Ag (Kades Cibiuk Kidul) melakukan penyimpangan senilai Rp49 juta lebih, tersangka Ap (Kades Cibiuk Kaler) diduga melakukan penyimpang Rp30,7 juta, TK (Kades Majasari) Rp50,8 juta, As (Kades Cipareuan) Rp52,2 juta dan tersangka Rh (Sekdes Lingkung Pasir) diduga melakukan penyimpangan raskin Rp41,7 juta.

"Selain para kades dan seorang Sekdes kami juga akan menetapkan tersangka lainnya, tergantung perkembangan pemeriksaan," ujarnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(lh/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%