detikcom
Kamis, 13/06/2013 19:56 WIB

4 Kades di Garut Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyelewengan Raskin

Mansyur Hidayat - detikNews
Garut, - Polres Garut Jawa Barat, menetapkan empat kepala desa dan satu sekretaris desa di Kecamatan Cibiuk Garut sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan distribusi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) tahun 2012. Lima orang pejabat desa tersebut belum dikenai penahanan sebab masih menunggu izin dari Bupati Garut.

"Kami belum mendapatkan surat izin dari Bupati Garut untuk pemeriksaan lanjutan, tetapi kami sudah menetapkan seluruhnya sebagai tersangka, " ujar Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dadang Garnadi, Kamis (13/6/2013), petang kepada wartawan.

Menurut Dadang, penyimpangan yang dilakukan aparat desa tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai Rp 248. Modus pelaku adalah menjual jatah raskin sebanyak 4 hingga 8 ton dan hasilnya dipakai untuk memperkaya diri sendiri.

"Ya, jadi berasnya dijual bukan kepada warga miskin dan hasilnya juga dimakan sendiri, " ungkap Dadang.

Lanjut Dadang, masing-masing tersangka berinisial Ag (Kades Cibiuk Kidul) melakukan penyimpangan senilai Rp49 juta lebih, tersangka Ap (Kades Cibiuk Kaler) diduga melakukan penyimpang Rp30,7 juta, TK (Kades Majasari) Rp50,8 juta, As (Kades Cipareuan) Rp52,2 juta dan tersangka Rh (Sekdes Lingkung Pasir) diduga melakukan penyimpangan raskin Rp41,7 juta.

"Selain para kades dan seorang Sekdes kami juga akan menetapkan tersangka lainnya, tergantung perkembangan pemeriksaan," ujarnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%