Detik.com News
Detik.com
Kamis, 13/06/2013 17:52 WIB

1.041 Orang Tercatat di DCS Anggota DPRD Jateng, KPU Minta Masukan Publik

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
1.041 Orang Tercatat di DCS Anggota DPRD Jateng, KPU Minta Masukan Publik Ilustrasi/detikcom
Semarang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 1.041 orang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jumlah tersebut sudah mencakup keterwakilan 30 persen caleg perempuan. Mereka akan berebut 100 kursi anggota DPRD Jateng.

"DCS laki-laki sebanyak 647 orang dan perempuan 394 orang atau 37,85 persen," kata komisioner KPU Jateng Nuswantoro Dwi Warno di kantor KPU Jateng, Jl Veteran, Semarang, Kamis (13/6/2013).

Dari 12 partai politik yang mendaftar, hanya 3 partai yang memenuhi 100 persen dapil. Partai tersebut adalah PKB, Golkar dan Gerindra.

"Yang paling sedikit tercatat Partai Bulan Bintang (PBB) dengan jumlah DCS sebanyak 36 calon," tandasnya.

Nuswantoro menambahkan, pihaknya sudah mengumumkan nama-nama caleg tersebut pada media cetak dan di kantor KPU Jateng. Hal itu dilakukan agar ada masukan dari masyarakat jika ada caleg yang terindikasi tidak memenuhi syarat administrasi sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

"Misalkan calon yang bermasalah dalam pendidikannya atau misal terlibat narkoba, maka masyarakat bisa melaporkan," jelas Nuswantoro.

Selain itu, diberitahukan juga jika ada caleg laki-laki yang mengundurkan diri sebelum penetapan DCT bulan Agustus mendatang, maka tidak diperbolehkan untuk diganti orang lain. Namun untuk caleg perempuan jika mundur diperbolehkan memiliki pengganti.

"Hal itu mengingat aturan persentase jumlah perempuan," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(alg/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%