detikcom
Kamis, 13/06/2013 16:47 WIB

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 9 Juli, Idul Fitri 8 Agustus

Bagus Kurniawan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Yogyakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa Wage, 9 Juli 2013. Muhammadiyah tidak akan menghadiri sidang isbat yang digelar Kementerian Agama RI bersama sejumlah ormas untuk menentukan 1 Ramadan atau awal puasa.

Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah bernomor 04/MLM/I.0/E/2013 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawwal dan Dzulhijjah 1434 H itu ditandatangani oleh Ketua Umum Prof Dr H M Din Syamsuddin, MA dan Sekretaris Umum Dr H Agung Danarto. Maklumat tersebut telah diberikan kepada semua pengurus DPW dan DPD Muhammadiyah seluruh Indonesia.

"Berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomini oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memutuskan 1 Ramadan 1434 H jatuh hari Selasa wage, 9 Juli 2013 M," kata Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dr H Yunahar Ilyas kepada wartawan di kantor Jl Cik Di Tiro, Kamis (13/6/2013).

Menurut Yunahar, Muhammadiyah juga tidak akan menghadiri sidang isbat yang digelar kementerian agama untuk memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan. Hal itu dilakukan demi menjaga perasaan warga Muhammadiyah.

"Muhammadiyah tidak akan ikut. Itu lebih aman dan tidak ikut. Lebih baik menonton saja, kasihan perasaan warga Muhammadiyah kalau mereka melihat saat sidang. Kalau pengurus/wakil yang hadir kan masih bisa menahan," ungkap Yunahar didampingi Ketua PP Muhammadiyah lainnya Dr H Haedar Nashir.

Menurut Yunahar, keputusan/penetapan yang diambil oleh PP Muhammadiyah itu sudah berdasarkan keputusan majelis tarjih dan tajdid. Dengan demikian PP Muhammadiyah juga harus patuh kepada putusan tersebut.

"Kita sudah menyerahkan sepenuhnya mengenai mengenai metodologi perhitungannya kepada majelis tarjih dan tajdid dan harus patuh," tegas Yunahar sekali lagi.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bgs/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%