detikcom
Kamis, 13/06/2013 16:47 WIB

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 9 Juli, Idul Fitri 8 Agustus

Bagus Kurniawan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Yogyakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa Wage, 9 Juli 2013. Muhammadiyah tidak akan menghadiri sidang isbat yang digelar Kementerian Agama RI bersama sejumlah ormas untuk menentukan 1 Ramadan atau awal puasa.

Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah bernomor 04/MLM/I.0/E/2013 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawwal dan Dzulhijjah 1434 H itu ditandatangani oleh Ketua Umum Prof Dr H M Din Syamsuddin, MA dan Sekretaris Umum Dr H Agung Danarto. Maklumat tersebut telah diberikan kepada semua pengurus DPW dan DPD Muhammadiyah seluruh Indonesia.

"Berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomini oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memutuskan 1 Ramadan 1434 H jatuh hari Selasa wage, 9 Juli 2013 M," kata Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dr H Yunahar Ilyas kepada wartawan di kantor Jl Cik Di Tiro, Kamis (13/6/2013).

Menurut Yunahar, Muhammadiyah juga tidak akan menghadiri sidang isbat yang digelar kementerian agama untuk memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan. Hal itu dilakukan demi menjaga perasaan warga Muhammadiyah.

"Muhammadiyah tidak akan ikut. Itu lebih aman dan tidak ikut. Lebih baik menonton saja, kasihan perasaan warga Muhammadiyah kalau mereka melihat saat sidang. Kalau pengurus/wakil yang hadir kan masih bisa menahan," ungkap Yunahar didampingi Ketua PP Muhammadiyah lainnya Dr H Haedar Nashir.

Menurut Yunahar, keputusan/penetapan yang diambil oleh PP Muhammadiyah itu sudah berdasarkan keputusan majelis tarjih dan tajdid. Dengan demikian PP Muhammadiyah juga harus patuh kepada putusan tersebut.

"Kita sudah menyerahkan sepenuhnya mengenai mengenai metodologi perhitungannya kepada majelis tarjih dan tajdid dan harus patuh," tegas Yunahar sekali lagi.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bgs/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%