detikcom
Kamis, 13/06/2013 13:46 WIB

Balada Polwan Jelita

Ini Pengakuan Panjang Lebar Briptu Rani Soal Pelecehan oleh Pimpinan

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
Jakarta - Muncul di publik, Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni (25) menceritakan banyak hal, terutama soal pelecehan seksual di kantor. Dia sangat tertekan. Apalagi pelaku pelecehan adalah atasannya sendiri.

Dalam wawancara eksklusif dengan TransTV yang dilansir DetikTV, Kamis (13/6/2013), Rani mengaku dibuatkan baju oleh Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho. Bentuknya PDH (Pakaian Dinas Harian) 2 stel. Saat itu, ada tukang jahit di kantor.

"Beliau (kapolres) bilang saya kurang baik apa sama kamu," kata Rani menirukan ucapan kapolres.

"Saya jawab, siap Ndan!" kata Rani.

Saat tukang jahit berdiri hendak mengukur, ternyata kapolres mengambil alih. Menurut pengakuan Rani, pimpinannnya itu mengukur tubuhnya dari bawah sampai atas. Rani tak melanjutkan cerita usai menyampaikan pengukuran badan ini.

"Pelecehan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Kapolres," sebut Rani.

Rani dikabarkan melaporkan pelecehan itu ke Mabes Polri. Namun dalam wawancara, ia tak menyinggung soal itu. Perempuan asal Bandung ini juga tak memaparkan soal foto-foto syur yang beredar di dunia maya, apakah foto itu berkaitan dengan peristiwa sebelumnya atau tidak.

Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho tak pernah mengklarifikasi atas berbagai isu seputar Rani. "Sudah satu pintu itu. Saya takut salah bicara, sebaiknya ke Polda saja," katanya sebagaimana diberitakan Majalah Detik edisi 3-9 Juni 2013.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(try/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%