Kamis, 13/06/2013 11:46 WIB

Ini Pertimbangan MK soal Anak di Bawah 12 Tahun Tak Bisa Dipidanakan

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011 memutuskan anak yang bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidananya adalah di atas 12 tahun. Untuk yang masih di bawah 12 tahun akan dikembalikan ke keluarga atau negara.

Namun hal berbeda terjadi pada seorang anak berusia 11 tahun di Pematangsiantar. 3 tahun berlalu dari putusan MK tersebut, anak itu diadili di Pengadilan Negeri Pematangsiantar 66 hari pidana penjara karena mencuri handphone.

Putusan hakim tunggal Roziyanti yang mengadili anak tersebut dinilai melanggar putusan MK. Padahal putusan batas usia anak yang bisa dipidana telah melalui berbegai pertimbangan konstitusional.

"Banyak pertimbangannya sehingga keluar putusan itu," kata mantan Ketua MK, Mahfud MD, kepada detikcom, Kamis (13/6/2013).

Berdasarkan salinan putusan MK tanggal 2 Februari 2011, MK mempertimbangkan penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak yang telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara.

"Sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite
Hak Anak PBB dalam General Comment, tertanggal 10 Februari 2007," tulis putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK menilai anak yang belum berusia 12 tahun belum memiliki kesadaran hukum dan tindakannya. Sehingga, anak di bawah 12 tahun belum bisa dituntut pertanggung jawaban jika melakukan tindak pidana.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%