Kamis, 13/06/2013 11:46 WIB

Ini Pertimbangan MK soal Anak di Bawah 12 Tahun Tak Bisa Dipidanakan

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011 memutuskan anak yang bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidananya adalah di atas 12 tahun. Untuk yang masih di bawah 12 tahun akan dikembalikan ke keluarga atau negara.

Namun hal berbeda terjadi pada seorang anak berusia 11 tahun di Pematangsiantar. 3 tahun berlalu dari putusan MK tersebut, anak itu diadili di Pengadilan Negeri Pematangsiantar 66 hari pidana penjara karena mencuri handphone.

Putusan hakim tunggal Roziyanti yang mengadili anak tersebut dinilai melanggar putusan MK. Padahal putusan batas usia anak yang bisa dipidana telah melalui berbegai pertimbangan konstitusional.

"Banyak pertimbangannya sehingga keluar putusan itu," kata mantan Ketua MK, Mahfud MD, kepada detikcom, Kamis (13/6/2013).

Berdasarkan salinan putusan MK tanggal 2 Februari 2011, MK mempertimbangkan penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak yang telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara.

"Sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite
Hak Anak PBB dalam General Comment, tertanggal 10 Februari 2007," tulis putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK menilai anak yang belum berusia 12 tahun belum memiliki kesadaran hukum dan tindakannya. Sehingga, anak di bawah 12 tahun belum bisa dituntut pertanggung jawaban jika melakukan tindak pidana.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
62%
Kontra
38%