detikcom
Kamis, 13/06/2013 11:46 WIB

Ini Pertimbangan MK soal Anak di Bawah 12 Tahun Tak Bisa Dipidanakan

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011 memutuskan anak yang bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidananya adalah di atas 12 tahun. Untuk yang masih di bawah 12 tahun akan dikembalikan ke keluarga atau negara.

Namun hal berbeda terjadi pada seorang anak berusia 11 tahun di Pematangsiantar. 3 tahun berlalu dari putusan MK tersebut, anak itu diadili di Pengadilan Negeri Pematangsiantar 66 hari pidana penjara karena mencuri handphone.

Putusan hakim tunggal Roziyanti yang mengadili anak tersebut dinilai melanggar putusan MK. Padahal putusan batas usia anak yang bisa dipidana telah melalui berbegai pertimbangan konstitusional.

"Banyak pertimbangannya sehingga keluar putusan itu," kata mantan Ketua MK, Mahfud MD, kepada detikcom, Kamis (13/6/2013).

Berdasarkan salinan putusan MK tanggal 2 Februari 2011, MK mempertimbangkan penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak yang telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara.

"Sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite
Hak Anak PBB dalam General Comment, tertanggal 10 Februari 2007," tulis putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK menilai anak yang belum berusia 12 tahun belum memiliki kesadaran hukum dan tindakannya. Sehingga, anak di bawah 12 tahun belum bisa dituntut pertanggung jawaban jika melakukan tindak pidana.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%