Kamis, 13/06/2013 02:04 WIB

Ini Kata Wamen ESDM Soal Kasus Chevron

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo ikut berkomentar terkait perkara proyek bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia yang tengah disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Susilo mengatakan agar penegak hukum melihat kasus ini sesuai dengan fakta yang ada.

"Kita harap penegak hukum, aparat pengadilan betul-betul melihat dari semua sisi. Kemudian memandang kebenaran sehingga apapun yang diputuskan berdasarkan saksi-saksi," kata Susilo.

Hal itu dikatakan Susilo di acara Peluncuran dan Diskusi buku 'Melawan Demi Keadilan Kukuh Kertasari Korban Salah Tangkap' di Sekretariat Ikatan Alumni ITB, Jl. Hang Lekir II, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Susilo menceritakan, dia mengetahui Kasus Kukuh dari Presiden Directur Chevron, Abdul Hamid Batubara. Menurut Susilo banyak yang cerita beredar yang menunjukan ada keberpihakan hakim pada jaksa dalam kasus ini. Jika ini benar maka Susilo menyarankan akan perusahaan terus berjuang mewujudkan kebenaran.

"Saya bilang lawan, perusahaan harus melakukan semaksimal daya untuk melawan ketidakadilan," ucap Susilo.

Kasus Kukuh Kertasafari ini menjadi sorotan publik, bahkan Ikatan Alumni ITB juga mencari fakta-fakta apakah benar Kukuh bersalah dalam kasus ini. Dalam Acara peluncuran buku ini, Susilo selaku alumni ITB juga memberikan komentar terkait tindakan para alumni.

"Saya setuju alumni ITB tidak langsung mempercayai Kukuh tapi mereka melakukan investigasi, cek dan ricek apakah ini benar atau tidak. Kita terus doa dan usaha. Bagi kita ini musibah yang direkayasa. Saya percaya kezaliman bisa dilawan dengan kebenaran," ucap Susilo.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(slm/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%