detikcom
Kamis, 13/06/2013 02:04 WIB

Ini Kata Wamen ESDM Soal Kasus Chevron

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo ikut berkomentar terkait perkara proyek bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia yang tengah disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Susilo mengatakan agar penegak hukum melihat kasus ini sesuai dengan fakta yang ada.

"Kita harap penegak hukum, aparat pengadilan betul-betul melihat dari semua sisi. Kemudian memandang kebenaran sehingga apapun yang diputuskan berdasarkan saksi-saksi," kata Susilo.

Hal itu dikatakan Susilo di acara Peluncuran dan Diskusi buku 'Melawan Demi Keadilan Kukuh Kertasari Korban Salah Tangkap' di Sekretariat Ikatan Alumni ITB, Jl. Hang Lekir II, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Susilo menceritakan, dia mengetahui Kasus Kukuh dari Presiden Directur Chevron, Abdul Hamid Batubara. Menurut Susilo banyak yang cerita beredar yang menunjukan ada keberpihakan hakim pada jaksa dalam kasus ini. Jika ini benar maka Susilo menyarankan akan perusahaan terus berjuang mewujudkan kebenaran.

"Saya bilang lawan, perusahaan harus melakukan semaksimal daya untuk melawan ketidakadilan," ucap Susilo.

Kasus Kukuh Kertasafari ini menjadi sorotan publik, bahkan Ikatan Alumni ITB juga mencari fakta-fakta apakah benar Kukuh bersalah dalam kasus ini. Dalam Acara peluncuran buku ini, Susilo selaku alumni ITB juga memberikan komentar terkait tindakan para alumni.

"Saya setuju alumni ITB tidak langsung mempercayai Kukuh tapi mereka melakukan investigasi, cek dan ricek apakah ini benar atau tidak. Kita terus doa dan usaha. Bagi kita ini musibah yang direkayasa. Saya percaya kezaliman bisa dilawan dengan kebenaran," ucap Susilo.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%