Detik.com News
Detik.com
Rabu, 12/06/2013 18:49 WIB

KPK: Kasus Dugaan Korupsi UI Masuk Tahap Penyidikan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
KPK: Kasus Dugaan Korupsi UI Masuk Tahap Penyidikan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan tahapan perkara dugaan korupsi pengadaan IT di perpustakaan UI ke tahap penyidikan. Tersangka baru akan ditetapkan.

"Sudah diputuskan dalam gelar perkara beberapa waktu yang lalu, kasus UI telah masuk ke penyidikan," ujar juru bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2013).

Menurut Johan, sampai sekarang KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan IT di perpustakaan UI itu. Lembaga anti korupsi itu juga belum mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) sebagai dasar penetapan tersangka.

"Sprindik belum keluar, jadi belum ada tersangka," tambah Johan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK menemukan adanya keterlibatan unsur penyelenggara negara dalam kasus ini. Pimpinan universitas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memenuhi unsur penyelenggara negara.

Sebelumnya KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petinggi UI, termasuk mantan Rektor UI, Gumilar Rusliwa.

Penyelidikan perkara dugaan korupsi IT UI merupakan tindak lanjut laporan kelompok akademisi 'Save UI'. Mereka telah melaporkan serta menyerahkan sejumlah bukti dugaan korupsi proyek bernilai Rp 21 miliar tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rmd/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%