Detik.com News
Detik.com
Rabu, 12/06/2013 18:49 WIB

KPK: Kasus Dugaan Korupsi UI Masuk Tahap Penyidikan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
KPK: Kasus Dugaan Korupsi UI Masuk Tahap Penyidikan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan tahapan perkara dugaan korupsi pengadaan IT di perpustakaan UI ke tahap penyidikan. Tersangka baru akan ditetapkan.

"Sudah diputuskan dalam gelar perkara beberapa waktu yang lalu, kasus UI telah masuk ke penyidikan," ujar juru bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2013).

Menurut Johan, sampai sekarang KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan IT di perpustakaan UI itu. Lembaga anti korupsi itu juga belum mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) sebagai dasar penetapan tersangka.

"Sprindik belum keluar, jadi belum ada tersangka," tambah Johan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK menemukan adanya keterlibatan unsur penyelenggara negara dalam kasus ini. Pimpinan universitas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memenuhi unsur penyelenggara negara.

Sebelumnya KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petinggi UI, termasuk mantan Rektor UI, Gumilar Rusliwa.

Penyelidikan perkara dugaan korupsi IT UI merupakan tindak lanjut laporan kelompok akademisi 'Save UI'. Mereka telah melaporkan serta menyerahkan sejumlah bukti dugaan korupsi proyek bernilai Rp 21 miliar tersebut.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%