detikcom

Rabu, 12/06/2013 18:49 WIB

KPK: Kasus Dugaan Korupsi UI Masuk Tahap Penyidikan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan tahapan perkara dugaan korupsi pengadaan IT di perpustakaan UI ke tahap penyidikan. Tersangka baru akan ditetapkan.

"Sudah diputuskan dalam gelar perkara beberapa waktu yang lalu, kasus UI telah masuk ke penyidikan," ujar juru bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2013).

Menurut Johan, sampai sekarang KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan IT di perpustakaan UI itu. Lembaga anti korupsi itu juga belum mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) sebagai dasar penetapan tersangka.

"Sprindik belum keluar, jadi belum ada tersangka," tambah Johan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK menemukan adanya keterlibatan unsur penyelenggara negara dalam kasus ini. Pimpinan universitas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memenuhi unsur penyelenggara negara.

Sebelumnya KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petinggi UI, termasuk mantan Rektor UI, Gumilar Rusliwa.

Penyelidikan perkara dugaan korupsi IT UI merupakan tindak lanjut laporan kelompok akademisi 'Save UI'. Mereka telah melaporkan serta menyerahkan sejumlah bukti dugaan korupsi proyek bernilai Rp 21 miliar tersebut.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%