detikcom
Rabu, 12/06/2013 18:41 WIB

Ingin Gratiskan 'PRJ Monas', Jokowi Segera Cari Sponsor

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Menindaklanjuti kritiknya terhadap pengelola PRJ di Kemayoran, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan PRJ di Monas mulai 2014. Karena tak mau mengenakan ongkos masuk kepada pengunjung, dia akan mencari sponsor acara.

"Pengennya nggak dikenai biaya. Kita lagi nyari sponsor, bukan pengelola. Kalau pakai sponsor ngak usah pakai tiket masuk," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Nama resmi untuk kegiatan yang digelar memperingati HUT DKI Jakarta tahun ini adalah Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD). Acara ini dia rancang sebagai cikal bakal untuk menggelar PRJ yang sesungguhnya di Monas pada tahun 2014.

Khusus untuk PRJ 2014, ada syarat khusus bagi para calon pesertanya. Yaitu usaha rumah tangga, pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan menampilkan produk budaya Betawi.

"Tetap seleksi. Jangan sembarang bisa mejeng di situ. Barang tetap harus berkualitas dan harganya kompetitif," lanjutnya.

Menurutnya, barang-barang yang memiliki nilai jual yang baik dan punya harga yang kompetitif.

"Lahannya masih dihitung, standnya mau 1x1 belum ditentukan, termasuk parkir. Saya perlu tiga bulan untuk tentukan itu," tutur Jokowi.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%