detikcom
Rabu, 12/06/2013 18:06 WIB

Hari ke-241 Jokowi

Kritik PRJ Kemayoran, Jokowi Gelar 'PRJ Monas' 14-16 Juni

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengkritik pengelolaan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang dilakukan PT Jakarta Internasional Expo (JIExpo) di Kemayoran karena lebih dominan pameran dagang daripada pesta rakyat. Untuk memberi gambaran yang sebenarnya PRJ sebagai pesta rakyat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) di Monas.

Jokowi mengatakan PPKD tersebut merupakan embrio PRJ yang akan digelar di Monas tahun depan.

"Ini akan menjadi embrionya PRJ ke depan, kita ingin mengukur mengenai jumlah stand yang bisa dibuat, model usaha seperti apa yang diperbolehkan, parkiran, serta kalkulasi ekonomi gratis atau tidak," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2013).

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Panitia PPKD 2013 Andi Baso. Menurut Andi, meski belum ada kepastian mengenai lokasi PRJ tahun depan, PPKD bisa menjadi cikal bakal PRJ sesuai yang diharapkan warga Jakarta.

"Meskipun wacana pemindahan PRJ ke Monas masih berupa rumor, PPKD ini bisa menjadi embrio bagi PRJ baru karena wacana tersebut sudah menjadi perhatian khusus para pelaku bisnis, khususnya pengusaha mikro dan kecil, serta calon peserta," kata Andi.

Dia menjelaskan bahwa sebelumnya PPKD ini selalu dilakukan di dalam ruangan. Penyelenggaraan PPKD di Monas untuk mengukur kesiapan-kesiapan selanjutnya.

PPKD akan digelar di Silang Barat Monas pada 14-16 Juni. Acara itu dibuka tiap harinya pada pukul 09.00 WIB-21.00 WIB. Pengunjung dapat menikmati semua suguhan acara ini secara gratis. Acara itu akan memamerkan bermacam-macam produk kreatif dari seluruh DKI Jakarta. Tak hanya itu, di sana akan ada workshop dan hiburan antara lain akrobat jalanan, marawis, dan parade none Jakarta.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%