detikcom
Rabu, 12/06/2013 17:56 WIB

400 Suporter PSIS Semarang Ditilang, 154 Motor Disita

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Foto: Angling Adhitya P/detikcom
Semarang - Sekitar 154 unit motor milik suporter PSIS diamankan di kantor Satlantas Polrestabes Semarang. Hal itu dilakukan karena selama ini banyak suporter yang hendak atau usai menonton laga PSIS meresahkan pengguna jalan lainnya.

Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Faizal mengatakan pada saat laga PSIS melawan Persikad Depok di Stadion Jatidiri hari Minggu (9/6/2013) lalu, setidaknya ada 400 suporter yang terkena tilang, sedangkan yang disita sejumlah 154 motor.

"Yang bisa menunjukkan surat kelengkapan motor bisa dibawa namun harus mengikuti sidang tilang. Tapi yang tidak bisa menunjukkan surat motor disita," kata Faizal saat dihubungi melalui telepon, Rabu (12/6/2013).

Pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan oleh para suporter antara lain tidak memakai helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan, berboncengan lebih dari 2 orang dan melanggar rambu lalulintas serta menggunakan motor yang tidak sesuai standar.

"Untuk yang protolan harus ada surat pernyataan yang ditandatangani RT/RW, kelurahan, kecamatan dan koordinator suporter jika mau mengambil motor," tandasnya.

Pada laga PSIS sebelumnya, yaitu tanggal 1 Juni melawan Persip (Pekalongan) jumlah suporter PSIS yang ditilang sebanyak 41 orang sedangkan tanggal 5 Juni saat PSIS melawan Peritema (Temanggung) ada 272 suporter ditilang.

Faizal menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengamanan dan razia saat PSIS bermain di Semarang. Ia pun berharap dengan kegiatan tersebut, suporter bisa menaati peraturan dan membuat pengguna jalan lain tetap nyaman.

"Diharapkan suporter bisa tertib dan membuat pengguna jalan lain nyaman meski ada pertandingan," pungkas Faizal.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(alg/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%