Rabu, 12/06/2013 15:26 WIB

Kuota Haji Indonesia Dikurangi, DPR Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Kuota Indonesia dikurangi sebanyak 20 persen atau 40 ribu jiwa dari tahun lalu. Khawatir terhadap calon jamaah haji Indonesia yang sudah melunasi cicilan, DPR meminta pemerintah melobi Raja Arab Saudi.

"Akibat pengurangan ini sangat memprihatinkan. Kebijakan ini akan berdampak secara sosial bagi masyarakat yang sudah membayar lunas dan antre untuk dapat berangkat haji," kata anggota Komisi VIII DPR, TB Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Ace menerangkan pada tahun 2013 ini seharusnya kuota jamaah haji asal Indonesia sebanyak 211 ribu jiwa. Masyarakat yang sudah membayar lunas biaya haji sebanyak 185 ribu jiwa. Namun karena keterlambatan penyelesaian renovasi Masjidil Haram, kuota itu akan dikurangi sebanyak 20 persen.

"Daya tampung Masjidil Haram semula 48 ribu jamaah menjadi 22 ribu jamaah dalam satu jam," paparnya.

Ace khawatir pengurangan kuota ini akan membuat masyarakat kecewa. Dia berharap pemerintah melobi Arab Saudi untuk mempertahankan kuota jamaah haji Indonesia.

"Saya mendesak agar Presiden turun tangan melakukan lobi kepada Raja Arab Saudi agar jangan sampai kebijakan pengurangan ini terjadi," ujarnya.

"Selain itu, Menteri Agama harus proaktif melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi agar khusus untuk Indonesia jangan ada pengurangan," imbuh politikus Golkar ini.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%