detikcom
Rabu, 12/06/2013 15:26 WIB

Kuota Haji Indonesia Dikurangi, DPR Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Kuota Indonesia dikurangi sebanyak 20 persen atau 40 ribu jiwa dari tahun lalu. Khawatir terhadap calon jamaah haji Indonesia yang sudah melunasi cicilan, DPR meminta pemerintah melobi Raja Arab Saudi.

"Akibat pengurangan ini sangat memprihatinkan. Kebijakan ini akan berdampak secara sosial bagi masyarakat yang sudah membayar lunas dan antre untuk dapat berangkat haji," kata anggota Komisi VIII DPR, TB Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Ace menerangkan pada tahun 2013 ini seharusnya kuota jamaah haji asal Indonesia sebanyak 211 ribu jiwa. Masyarakat yang sudah membayar lunas biaya haji sebanyak 185 ribu jiwa. Namun karena keterlambatan penyelesaian renovasi Masjidil Haram, kuota itu akan dikurangi sebanyak 20 persen.

"Daya tampung Masjidil Haram semula 48 ribu jamaah menjadi 22 ribu jamaah dalam satu jam," paparnya.

Ace khawatir pengurangan kuota ini akan membuat masyarakat kecewa. Dia berharap pemerintah melobi Arab Saudi untuk mempertahankan kuota jamaah haji Indonesia.

"Saya mendesak agar Presiden turun tangan melakukan lobi kepada Raja Arab Saudi agar jangan sampai kebijakan pengurangan ini terjadi," ujarnya.

"Selain itu, Menteri Agama harus proaktif melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi agar khusus untuk Indonesia jangan ada pengurangan," imbuh politikus Golkar ini.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%