Rabu, 12/06/2013 12:59 WIB

Program Penyadapan AS Bocor, Ini 5 Reaksi Dunia

Nograhany Widhi K - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya « Prev 2 dari 6 Next »
(google.blogspot.com)
Google Dorong Pemerintah AS Transparan

Google tampaknya kecewa terhadap program penyadapan AS itu. Google merasa kepercayaannya pada pengguna layanan dipertaruhkan. Google membuat surat terbuka pada laman blog resminya, google.blogspot.com. Surat itu diteken Kepala Legal Google, David Drummond, dan ditujukan kepada Jaksa Agung Eric Holder dan Direktur FBI Mueller pada Senin (11/6/2013).

Google menyatakan telah bekerja keras selama 15 tahun untuk membangun kepercayaan pengguna, dengan merekrut pakar keamanan komputer terbaik untuk melindungi data privasi pengguna. Google, dari pengakuan Direktur Nasional Intelijen, mengakui menerima permintaan Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) untuk mengakses data-data pengguna dengan National Security Letter (NSL).

NSL adalah surat yang digunakan agen Pemerintah AS seperti FBI dan NSA untuk permintaan akses data dari perusahaan. Perusahaan itu dilarang mengungkapkan bahwa mereka melayani permintaan Pemerintah.

Nah, Google dalam suratnya itu meminta Pemerintah AS untuk transparan, meminta izin agar Google membuka semua NSL yang diminta pemerintah di bawah FISA. Karena belum ada izin, Google hanya bisa mempublikasikan agregat NSL yang diterima dari tahun 2009-2012 dalam bentuk statistik. Rata-rata, Google menerima NSL untuk 2 ribu pengguna layanan.

Seruan Google agar pemerintah mengizinkan perusahaan membuka semua data ini kemudian diikuti Twitter, Facebook dan Microsoft.




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%