Rabu, 12/06/2013 12:59 WIB

Program Penyadapan AS Bocor, Ini 5 Reaksi Dunia

Nograhany Widhi K - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya « Prev 2 dari 6 Next »
(google.blogspot.com)
Google Dorong Pemerintah AS Transparan

Google tampaknya kecewa terhadap program penyadapan AS itu. Google merasa kepercayaannya pada pengguna layanan dipertaruhkan. Google membuat surat terbuka pada laman blog resminya, google.blogspot.com. Surat itu diteken Kepala Legal Google, David Drummond, dan ditujukan kepada Jaksa Agung Eric Holder dan Direktur FBI Mueller pada Senin (11/6/2013).

Google menyatakan telah bekerja keras selama 15 tahun untuk membangun kepercayaan pengguna, dengan merekrut pakar keamanan komputer terbaik untuk melindungi data privasi pengguna. Google, dari pengakuan Direktur Nasional Intelijen, mengakui menerima permintaan Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) untuk mengakses data-data pengguna dengan National Security Letter (NSL).

NSL adalah surat yang digunakan agen Pemerintah AS seperti FBI dan NSA untuk permintaan akses data dari perusahaan. Perusahaan itu dilarang mengungkapkan bahwa mereka melayani permintaan Pemerintah.

Nah, Google dalam suratnya itu meminta Pemerintah AS untuk transparan, meminta izin agar Google membuka semua NSL yang diminta pemerintah di bawah FISA. Karena belum ada izin, Google hanya bisa mempublikasikan agregat NSL yang diterima dari tahun 2009-2012 dalam bentuk statistik. Rata-rata, Google menerima NSL untuk 2 ribu pengguna layanan.

Seruan Google agar pemerintah mengizinkan perusahaan membuka semua data ini kemudian diikuti Twitter, Facebook dan Microsoft.



Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%