detikcom
Rabu, 12/06/2013 12:59 WIB

Program Penyadapan AS Bocor, Ini 5 Reaksi Dunia

Nograhany Widhi K - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya « Prev 2 dari 6 Next »
(google.blogspot.com)
Google Dorong Pemerintah AS Transparan

Google tampaknya kecewa terhadap program penyadapan AS itu. Google merasa kepercayaannya pada pengguna layanan dipertaruhkan. Google membuat surat terbuka pada laman blog resminya, google.blogspot.com. Surat itu diteken Kepala Legal Google, David Drummond, dan ditujukan kepada Jaksa Agung Eric Holder dan Direktur FBI Mueller pada Senin (11/6/2013).

Google menyatakan telah bekerja keras selama 15 tahun untuk membangun kepercayaan pengguna, dengan merekrut pakar keamanan komputer terbaik untuk melindungi data privasi pengguna. Google, dari pengakuan Direktur Nasional Intelijen, mengakui menerima permintaan Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) untuk mengakses data-data pengguna dengan National Security Letter (NSL).

NSL adalah surat yang digunakan agen Pemerintah AS seperti FBI dan NSA untuk permintaan akses data dari perusahaan. Perusahaan itu dilarang mengungkapkan bahwa mereka melayani permintaan Pemerintah.

Nah, Google dalam suratnya itu meminta Pemerintah AS untuk transparan, meminta izin agar Google membuka semua NSL yang diminta pemerintah di bawah FISA. Karena belum ada izin, Google hanya bisa mempublikasikan agregat NSL yang diterima dari tahun 2009-2012 dalam bentuk statistik. Rata-rata, Google menerima NSL untuk 2 ribu pengguna layanan.

Seruan Google agar pemerintah mengizinkan perusahaan membuka semua data ini kemudian diikuti Twitter, Facebook dan Microsoft.




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%