detikcom

Rabu, 12/06/2013 12:14 WIB

Perempuan Muda Mengaku Istri Siri, Rektor IPDN Tanggapi Santai

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Membawa seorang anak, perempuan muda menceritakan kisah cintanya dengan Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) I Nyoman Sumaryadi. Dia berharap anaknya mendapatkan jaminan asuransi dan pendidikan. Apa respons Nyoman?

"Ini zaman demokrasi, siapa saja berhak bicara. Kami tidak mau menanggapi isu yang tidak benar," kata Nyoman di TransTV dan ditayangkan detikTV, Rabu (12/6/2013).

Pernyataan itu disampaikan Nyoman untuk menanggapi pengakuan Susi Susilowati (35). Kepada wartawan, Susi mengaku sebagai istri siri Nyoman dan dikarunia seorang anak. Ia mengungkap 'aib' keluarga karena sang suami tak mau bertanggung jawab.

"Bapak selalu menyatakan, jangan harap saya mengakui (pernikahan)," kata perempuan berkerudung ini di Bandung, Selasa (11/6) kemarin.

Susi menceritakan perkenalannya dengan Nyoman terjadi pada Juni 2011. Saat itu, ia meminta tolong agar kerabatnya diterima di IPDN. Setelah itu, Nyoman mengajak bertemu. Baru pada September 2011, Susi menerima ajakan itu.

Dua bulan setelah pertemuan itu, Susi dan Nyoman menikah secara siri. Susi hamil dan mengaku diberi uang Rp 150 juta untuk menggugurkan kandungan. Saat anak lahir, hubungan Susi dan Nyoman renggang dan tidak pernah bertemu lagi.

"Saya menuntut jaminan asuransi dan pendidikan Rp 1 miliar," kata Susi sambil mengancam akan melapor ke polisi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%