detikcom
Selasa, 11/06/2013 18:28 WIB

Kuota Haji Indonesia Akan Dikurangi 20 Persen

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Kuota haji di Indonesia akan dikurangi hingga sebanyak 40 ribu orang atau 20 persen mulai tahun 2013 ini. Pengurangan ini terjadi karena renovasi di sekitar Masjidil Haram.

"Ada surat dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Jadi ada rencana pemerintah Arab Saudi untuk memotong jumlah jemaah haji Indonesia sebesar 40 ribu orang," kata Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Alasan pengurangan karena adanya renovasi di sekitar area ibadah Masjidil Haram. Renovasi itu mengakibatkan pengurangan wilayah tempat tinggal jamaah.

"Pembangunan di sekitar Masjidil Haram belum selesai, sehingga area ibadah di sekitar Masjidil Haram akan jadi persoalan," ujarnya.

Pengurangan ini akan mengakibatkan makin lamanya waktu tunggu jemaah asal Indonesia. Oleh karenanya dia meminta pemerintah melobi Arab Saudi agar kuota Indonesia banyak dikurangi.

"Waiting list kita sudah 12 tahun. Kalau dipangkas 40 ribu orang, calon yang sudah masuk waiting list dan sudah siap akan tertunda. Semakin panjang daftar tunggunya," pungkas politikus perempuan PKB ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%