detikcom
Selasa, 11/06/2013 13:52 WIB

KSAD Ajak Dukung Kopassus di Kasus Cebongan, Ini Kata Komnas HAM

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - KSAD Jenderal Moeldoko mengajak prajurit TNI agar memberi dukungan moril pada anggota Kopassus yang menjalani proses hukum di kasus Cebongan. Tak ayal, apa yang disampaikan Moeldoko itu menuai kritik. Salah satunya datang dari Komnas HAM.

"Sebaiknya dukungan yang diberikan kepada anggota Kopassus Kasus Cebongan tidak berpotensi konflik horizontal pada saat persidangan dilaksanakan," jelas Ketua Komnas HAM Siti Nur Laila dalam perbincangan, Selasa (11/6/2013).

11 Anggota Kopassus kini tengah menghadapi persidangan di Pengadilan Militer. Mereka didakwa atas pembunuhan 4 tahanan yang ditahan terkait kasus pembunuhan anggota TNI di cafe di Yogyakarta.

"Proses persidangan harus kita hormati dan jaga independensinya. Persidangan tidak bisa dipengaruhi dengan dukung mendukung. Yang harus dijaga semua pihak adalah dukungan jangan sampai mempengaruhi dan menghambat, agar proses persidangan bisa berjalan dengan fair dan bebas dari pengaruh dan intervensi," tutupnya.

Moeldoko mengajak memberikan dukungan itu dalam sambutan di depan prajurit Kopassus di Cijantung. "Mari kita beri dukungan moril pada teman-teman yang menjalani proses hukum pada kasus hukum Cebongan," ujar Moeldoko dalam sambutannya usai menerima brevet kehormatan dari Kopassus TNI AD di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur.

Jenderal Moeldoko menyampaikan sambutannya di tengah-tengah ratusan prajurit Kopassus dan Panglima Kodam yang menyaksikan upacara penyerahan brevet tersebut.

Moeldoko juga mengatakan bahwa para prajurit yang terjerat kasus penyerangan yang menewaskan empat orang tahanan tersebut memiliki jiwa ksatria, karena berani mengakui perbuatannya.

"Mereka memiliki sikap ksatria dengan mengakui kesalahannya, dan dengan sikap yang tulus mengabdi kepada negara," kata Moeldoko.



Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/mad)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close